• Minggu, 29 Januari 2023

Serbuan Informasi-Nir-Komunikasi

- Rabu, 27 September 2017 | 09:43 WIB
Ilustasi: Muid/ Watyutink.com
Ilustasi: Muid/ Watyutink.com

Oleh: Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis

Watyutink.com - Lima hari setelah informasi kontroversial Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal "pembelian ilegal 5000 senjata mencatut nama presiden," untunglah Indonesia masih baik-baik saja. Tidak terjadi penyerbuan, tidak ada tangisan atau rintihan, sebagaimana sinyalemen panglima. Yang kemudian ramai hanya berbagai tafsir dan analisis konspiratif, pro-kontra, di media sosial. 

Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Informasi A1 yang disampaikan Panglima TNI, berdasarkan informasi intelijen militer, sepertinya kurang valid. Menkopolkam Wiranto menyatakan cuma  "masalah komunikasi" antar institusi negara (dalam hal ini TNI, Kepolisian, dan BIN). Panglima TNI tidak merespons atau menyanggah pernyataan Menkopolkam, sehingga miskomunikasi sepertinya adalah faktual yang terjadi. Pernyataan Panglima itu adalah "informasi-nir-komunikasi."

Dalam politik, miskomunikasi dan pernyataan insinuatif lazim terjadi antara pihak yang berseberangan atau beroposisi. Namun, jika itu terjadi dalam internal pemerintahan, maka ada soal serius: indikasi ada persoalan sistem koordinasi dalam manajemen pemerintahan. Atau persoalan struktur dan kultur politik secara keseluruhan.

Komunikasi politik berbasis insinuasi, saling tuduh, kasak-kusuk, bukan hal baru. Karena dalam soal kekuasaan, prasangka adalah "normal". Persoalannya, dunia politik kasak-kusuk itu tipikal era "perang dingin" (yang sudah berakhir pada akhir era 1980-an). Ketika ideologi masih menjadi dogma dan arus informasi masih terbatas. Era ketika disinformasi dapat menjadi kartu truf untuk menelikung lawan atau kawan dalam memperebutkan kekuasaan atau pengaruh.

Contoh politik tikung-menelikung informasi ini digambarkan secara menarik dalam film "The Tailor of Panama." Film tentang sepak terjang intelijen amatir yang salah menginterpretasikan fakta dan menyebar disinformasi. Film satir ini menyorot apa yang terjadi dalam politik ketika disinformasi dari aparat intel dipercayai dan menjadi sandaran dalam pengambilan kebijakan atau aksi politik.

Dalam politik, miskomunikasi biasanya sepaket dengan disinformasi. Informasi-nir-komunikasi adalah klaim sepihak yang tidak pernah diverifikasi validitasnya, namun dikisahkan dengan penuh haqul yakin akan kebenarannya. Unsur hiperbolis, fantastis, heboh, ngeri, atau ancaman ditambahkan agar lebih menarik perhatian.

Dan juga harus ada unsur perseteruan. Dalam konteks Indonesia miskomunikasi-cum-disinformasi, misalnya, terjadi dalam kisah konspiratif Dewan Jendral versus Dewan Revolusi (dalam kaitan dengan G30S/PKI); atau ABRI Hijau versus ABRI Merah Putih (era Orde Baru); atau akhir-akhir ini mucul narasi kebangkitan komunisme versus kekhalifahan; komplotan makar versus ancaman dominasi asing-aseng-asong. Situasi permusuhan perlu diadakan sebagai sesuatu yang nyata dan dekat. Clear and present danger. Tidak terlalu penting apakah itu faktual dan dapat dibuktikan. Karena fakta bisa direkayasa dan bukti dapat dibuat.

Misinformasi dan politik prasangka hanya bisa diredam dengan komunikasi terbuka. Paradigma syak wasangka, sebagai politik peninggalan era perang dingin sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman. Kini era information super-highway, keterbukaan, validitas dan akuntabilitas menjadi norma dan paradigma. Misinformasi kalaupun masih ada--atau lebih semarak--sangat mudah dideteksi atau diverifikasi.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

Cak Markenun dan Firaun

Rabu, 18 Januari 2023 | 13:00 WIB

PR Besar Jokowi di Tahun 2023

Selasa, 3 Januari 2023 | 22:01 WIB

Terra Madre Day

Sabtu, 10 Desember 2022 | 10:00 WIB

COP27 dalam Pusaran Polikrisis

Sabtu, 19 November 2022 | 16:30 WIB

Debat di Konferensi Iklim Mesir

Sabtu, 12 November 2022 | 18:00 WIB

Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi

Sabtu, 5 November 2022 | 09:00 WIB

Jelang COP27 – KTT Iklim Mesir

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Climate TRACE

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Menyongsong 2030, Indonesia Perlu Pemimpin Ekonom

Rabu, 19 Oktober 2022 | 12:30 WIB
X