• Rabu, 30 November 2022

Potensi Keuntungan Rp400 Triliun, Pemerintah Gigit Jari

- Rabu, 25 Oktober 2017 | 10:33 WIB
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Watyutink.com - Jangan pernah jenuh dan berhenti menyoroti reklamasi Pantai Utara Jakarta. Mengapa? Karena reklamasi ini penuh dengan kontroversi dan sekaligus menjadi ajang unjuk kekuatan, termasuk kekuatan materi. Kontroversi karena kasus reklamasi Jakarta sudah sering keluar masuk pengadilan. kadang Pemprov DKI kalah, kadang menang. Wajar rebutan, karena reklamasi ini proyek kelas super mega. Berpotensi mengeruk keuntungan ratusan triliun rupiah.

Reklamasi Jakarta juga sarat kepentingan politik. Para menteri pun saling ujuk gigi untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa atas proyek reklamasi tersebut. Hasil sementara, pengembang dan penguasa berada di atas angin. Karena the power of money?

Reklamasi Jakarta ini sangat besar, mencapai 5.152 hektare dengan potensi keuntungan yang juga sangat besar mencapai ratusan triliun rupiah. Sebagai gambaran, areal reklamasi ini lebih besar dari Jakarta Pusat yang luasnya hanya 4.800 hektar saja! Makanya, maklum saja kalau megaproyek ini dipertahankan mati-matian untuk dapat dilanjutkan terus, bahkan siap menabrak aturan sekalipun?!

Reklamasi Jakarta terbagi menjadi 17 pulau, 13 pulau di antaranya (Pulau A sampai Pulau M), dengan luas 3.565 hektar, terletak di perumahan elite Pantai Indah Kapuk (PIK), Pantai Mutiara, Pluit, dan Ancol. empat pulau lainnya untuk pelabuhan dan kawasan berikat. Dari lahan reklamasi ini, sedikitnya 55 persen dapat dijual untuk komersial dan 45 persen untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kewajiban lainnya, misalnya retribusi. Atau 1.960,75 hektare, setara 19.607.500 meter persegi (55% x 3.565 hektar = 1.960,75hektar).

Harga tanah di perumahan elite ini termasuk sangat tinggi, bervariasi dari Rp20 juta hingga Rp40 juta per meter persegi, bahkan ada yang Rp50 juta per meter persegi.

Kalau harga jual tanah rata-rata Rp 25 juta per meter persegi, maka total lahan komersial reklamasi menghasilkan Rp490,2 triliun (19.607.500 hektar x Rp 25 juta per meter persegi), dengan total keuntungan Rp 418,9 triliun! Dengan asumsi biaya reklamasi Rp2 juta per meter persegi, atau total Rp71,3triliun untuk 3.565 hektar (35,65 juta meter persegi x Rp2 juta per meter persegi).

Sebagai perbandingan, biaya reklamasi rata-rata di Malaysia hanya sekitar Rp1 juta per meter persegi. Jadi, asumsi biaya reklamasi Rp2 juta per meter persegi cukup konservatif. Kemungkinan besar harga tanah rata-rata bisa capai Rp30 juta per meter persegi. Dalam hal ini, total keuntungan reklamasi dari Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Pluit sampai Ancol naik menjadi Rp516,9 triliun (Rp588,2 triliun – Rp71,3 triliun). Kalau harga jual tanah rata-rata Rp35 juta per meter persgi, maka total keuntungan menjadi Rp615 triliun!

Irosnisnya, yang ditunjuk untuk menangani megaproyek ini hanya 7 perusahaan saja, terdiri dari 5 perusahaan swasta, 1 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan 1 perusahaan semi-BUMD. Jelas, penanganan megaproyek seperti ini sangat tidak adil. Bukankah berdasarkan UUD 45 laut itu milik negara, sehingga tanah hasil reklamasi seharusnya juga menjadi milik negara? Bukankah menyerahkan reklamasi kepada swasta berarti melanggar UUD 45?

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

COP27 dalam Pusaran Polikrisis

Sabtu, 19 November 2022 | 16:30 WIB

Debat di Konferensi Iklim Mesir

Sabtu, 12 November 2022 | 18:00 WIB

Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi

Sabtu, 5 November 2022 | 09:00 WIB

Jelang COP27 – KTT Iklim Mesir

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Climate TRACE

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Menyongsong 2030, Indonesia Perlu Pemimpin Ekonom

Rabu, 19 Oktober 2022 | 12:30 WIB

Strategi Antitesis Versus Membebek, Sah dan Bagus

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 19:15 WIB

24 Hours of Reality

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Teori Permainan dan Politik Copras-Capres

Jumat, 7 Oktober 2022 | 15:05 WIB

Menjunjung Kebinekaan Kuliner Nusantara

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Prof AA , Beristirahatlah dalam Damai ...

Senin, 19 September 2022 | 09:00 WIB

Surat Terbuka Kepada Menteri Keuangan RI

Sabtu, 3 September 2022 | 08:00 WIB
X