• Rabu, 30 November 2022

Rasio Penerimaan Pajak Masih Turun, Tax Amnesty Gagal

- Kamis, 29 November 2018 | 11:15 WIB

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Watyutink.com - Program Tax Amnesty yang berlangsung selama 9 bulan sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 digadang-gadang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah dan mendongkrak rasio penerimaan pajak negara.

Tetapi, semua yang digembar-gemborkan tersebut hanya isapan jempol belaka. Pertumbuhan ekonomi masih stagnan di sekitar 5 persen saja. Pertumbuhan ekonomi 2016 tercatat sebesar 5,02 persen, 2017 sebesar 5,07 persen dan 2018 (9 bulan) sebesar 5,17 persen.

Sedangkan kurs rupiah yang diharapkan menguat pasca program Tax Amnesty ternyata malah sebaliknya. Kurs rata-rata pada bulan Juli 2016 sebesar Rp13.094 per dolar AS, kemudian melemah menjadi Rp 13.321 per dolar AS pada bulan Maret 2017. Kurs rupiah bahkan sempat melemah terus dan tembus Rp15.200 per dolar AS pada Oktober tahun ini, meskipun kurs rupiah sedikit menguat pada dua minggu terakhir ini, dan menjadi Rp14.535 per dolar AS pada 28 November 2018.

Pada awalnya, Tax Amnesty digembar-gemborkan dapat membawa kembali dana warga negara Indonesia yang disimpan di luar ke Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, dana yang disasar kembali ke Indonesia diperkirakan mencapai Rp4.000 triliun sehingga diharapkan kurs rupiah menguat signifikan, ada yang memperkirakan akan mencapai Rp10.000 per dolar AS. Ternyata semua itu hanyalah dongeng saja. Atau sengaja membodohi masyarakat?

DI atas itu semua, salah satu alasan terpenting pemerintah mengadakan program Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak negara yang terus merosot sejak 2008. Pemerintah berkilah, merosotnya rasio penerimaan pajak ini karena banyak wajib pajak Indonesia yang mengemplang pajak, alias tidak patuh membayar pajak.

Oleh karena itu, pemerintah berpendapat mereka yang mengemplang pajak tersebut harus diberikan pengampunan terlebih dahulu atas penggelapan pajak yang dilakukan pada periode-periode yang lalu, agar kemudian dapat membayar pajak sesuai peraturan.

Dengan pengampunan pajak ini, diharapkan rasio penerimaan pajak dapat meningkat menjadi 13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau bahkan 15 persen. Tetapi, faktanya sangat berlawanan. Rasio penerimaan pajak masih merosot terus dari 10,75 persen pada 2015, menjadi 10,36 persen pada 2016 (sudah termasuk penerimaan tebusan pajak dari Tax Amnesty), dan turun lagi menjadi 9,89 persen pada 2017 (juga sudah termasuk penerimaan tebusan pajak dari Tax Amnesty). Untuk tahun 2018, selama sembilan bulan pertama 2018, rasio penerimaan pajak masih turun menjadi 9,30 persen. (Lihat gambar)

-

Halaman:

Editor: Sarwani

Tags

Terkini

COP27 dalam Pusaran Polikrisis

Sabtu, 19 November 2022 | 16:30 WIB

Debat di Konferensi Iklim Mesir

Sabtu, 12 November 2022 | 18:00 WIB

Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi

Sabtu, 5 November 2022 | 09:00 WIB

Jelang COP27 – KTT Iklim Mesir

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Climate TRACE

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Menyongsong 2030, Indonesia Perlu Pemimpin Ekonom

Rabu, 19 Oktober 2022 | 12:30 WIB

Strategi Antitesis Versus Membebek, Sah dan Bagus

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 19:15 WIB

24 Hours of Reality

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Teori Permainan dan Politik Copras-Capres

Jumat, 7 Oktober 2022 | 15:05 WIB

Menjunjung Kebinekaan Kuliner Nusantara

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Prof AA , Beristirahatlah dalam Damai ...

Senin, 19 September 2022 | 09:00 WIB

Surat Terbuka Kepada Menteri Keuangan RI

Sabtu, 3 September 2022 | 08:00 WIB
X