• Minggu, 2 Oktober 2022

Aturan Ketat, Pengawasan Lemah

- Jumat, 7 Februari 2020 | 10:00 WIB
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com

Oleh: Sarwani
Jurnalis Watyutink.com

Watyutink.com - Kasus kerugian belasan triliun rupiah BUMN asuransi PT Jiwasraya menjadikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sorotan masyarakat. OJK dituding tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, yakni mengatur dan mengawasi jalannya usaha jasa keuangan.

Padahal OJK merasa sudah membuat aturan yang begitu ketat dalam membangun industri keuangan. Di sektor perbankan ada banyak aturan dan standar yang harus dipatuhi dan dijalankan bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mungkin jumlahnya ratusan karena setiap tahun terbit aturan dan standar baru. Belum lagi aturan dan standar bagi industri keuangan lain seperti pasar modal, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dan sebagainya.

Saking banyaknya aturan, industri keuangan masuk dalam kategori highly regulated. OJK membuat banyak aturan agar bank atau lembaga keuangan non-bank mengelola dan mengembangkan dana masyarakat sesuai dengan standar yang benar, menjalankan prinsip kehati-hatian, dan menerapkan manajemen risiko dengan baik. Semuanya itu untuk memajukan industri sekaligus menjaga keamanan dana masyarakat.

Membuat aturan yang ketat tidak melulu dilakukan oleh OJK. Kementerian Kesehatan, misalnya, juga melakukan hal yang sama, menyusun regulasi yang ketat, menyangkut penyelenggaraan layanan kesehatan seperti rumah sakit. Industri di bidang kesehatan dan rumah sakit termasuk juga highly regulated. Apalagi bidang ini menyangkut keselamatan manusia. Demikian juga Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab atas keselamatan transportasi tentu mengatur dengan ketat moda transportasi laut, udara, dan darat.

Namun aturan yang ketat tidak menjamin keselamatan dan keamanan. PT Jiwasraya contohnya, toh jebol juga bahkan dengan nilai yang sangat fantastis hingga belasan triliunan rupiah. Kebetulan yang bobol di sektor asuransi sehingga perhatian masyarakat tertuju ke OJK.

Jika kasusnya menimpa rumah sakit yang menyebabkan pasien meninggal, misalnya, Kemenkes akan menjadi sasaran hujatan karena dinilai lalai menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian juga jika terjadi kecelakaan pesawat, kapal tenggelam atau tabrakan di jalan raya, maka Kemenhub akan mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Kejadian yang menimpa PT Jiwasraya tidak lepas dari paradigma keliru yang selama ini dibiarkan menjadi suatu kebiasaan pemerintah di dalam menjalankan kewenangannya. Eksekutif merasa sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar jika sudah membuat aturan dan standar yang ketat bagi kegiatan suatu industri, usaha, pengoperasian fasilitas umum, atau layanan publik.

Pemerintah kerap lupa untuk menindaklanjuti aturan dan standar yang ketat dengan pengawasan yang juga ketat agar tujuan membuat ketentuan bisa tercapai. Yang terjadi adalah high regulation, less control. Pada akhirnya, aturan seperti macan ompong. Kelihatan galak tapi tidak efektif mencegah kebocoran atau fraud.

Halaman:

Editor: Sarwani

Tags

Terkini

Menjunjung Kebinekaan Kuliner Nusantara

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Prof AA , Beristirahatlah dalam Damai ...

Senin, 19 September 2022 | 09:00 WIB

Surat Terbuka Kepada Menteri Keuangan RI

Sabtu, 3 September 2022 | 08:00 WIB

Neraca Keuangan Minyak Bumi, dan Subsidi Listrik

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 10:30 WIB

Anomali dan Pembodohan Istilah Subsidi BBM

Jumat, 26 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Fakta dan Fiksi Aksi Ferdy

Kamis, 11 Agustus 2022 | 12:05 WIB

Sagu Penangkal Krisis Pangan

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Revolusi Budaya Seorang Habib

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:35 WIB

Merawat Karunia Mangrove Nusantara

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB

Semiotika Islamophobia

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:00 WIB

Sustainability Mindset

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB

Selamatkan Rakyat dari Inflasi Tinggi

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:29 WIB

Mengendalikan Eco-Anxiety

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:01 WIB
X