• Rabu, 30 November 2022

Masyarakat Berpendapatan Rendah: Penanggung Utama Beban Ekonomi dan Keuangan

- Jumat, 3 Juli 2020 | 12:46 WIB
Ilustrasi muid/watyutink.com
Ilustrasi muid/watyutink.com

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Watyutink.com - Kulihat Ibu Pertiwi, Sedang bersusah hati, Kantongmu sedang mengempis, Defisitmu membuncit.

Ya, masyarakat turut sedih melihat Ibu Pertiwi sedang terhimpit kesulitan keuangan. Lebih sedih lagi, rakyat yang hidupnya sudah susah menjadi semakin susah karena harus menanggung beban salah kelola keuangan dan ekonomi.

Akibatnya, penerimaan pajak negara terus melemah, membuat ketahanan keuangan negara, atau fiskal, rentan krisis. Pertumbuhan penerimaan pajak dapat dikatakan nihil dalam beberapa tahun terakhir ini. Tahun 2018 penerimaan pajak hanya tumbuh 1,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tahun 2019 hanya tumbuh 1,57 persen saja.

Kondisi ini sangat kontras dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Penerimaan pajak selama 10 tahun, untuk periode 2005 hingga 2014, naik rata-rata 15,12 persen per tahun. Sedangkan untuk periode 2015-2019 (5 tahun) hanya naik rata-rata 6,15 persen per tahun. Padahal tahun 2016 dan 2017 ada Tax Amnesty, yang menurut dongeng akan membuat penerimaan pajak meroket. Ternyata hanya isapan jempol saja.

Covid-19 membuat penerimaan pajak tahun ini anjlok tajam, dan pertumbuhan pajak akan negatif. Pajak penghasilan selama 5 bulan pertama 2020 turun 17,1 persen.

Penerimaan pajak yang mengempis membuat defisit anggaran membengkak, dan utang meroket. Akibatnya, pembayaran bunga utang menjadi beban anggaran yang sangat serius. Rasio beban bunga utang terhadap penerimaan perpajakan pada 2019 mencapai 17,8 persen, dan akan melonjak tajam tahun ini. Bisa mencapai 30 persen. Karena, per akhir Mei 2020, rasio beban bunga utang terhadap penerimaan perpajakan sudah meningkat menjadi 27,7 persen.

Siapa yang menanggung beban keuangan negara ini? Bukan korporasi, juga bukan kelompok masyarakat berpendapatan menengah atas, alias kaya.

Sebaliknya, korporasi bahkan memperoleh keringanan pajak secara bertahap, dari tarif 25 persen berkurang menjadi 22 persen dan kemudian menjadi 20 persen (pada 2022). Untuk perusahaan terbuka, malah mendapat potongan tambahan 3 persen. Selain itu, banyak pajak barang mewah juga akan dikurangi atau dihapus. Misalnya, kapal pesiar atau yacht.

Halaman:

Editor: Admin

Tags

Terkini

COP27 dalam Pusaran Polikrisis

Sabtu, 19 November 2022 | 16:30 WIB

Debat di Konferensi Iklim Mesir

Sabtu, 12 November 2022 | 18:00 WIB

Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi

Sabtu, 5 November 2022 | 09:00 WIB

Jelang COP27 – KTT Iklim Mesir

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Climate TRACE

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Menyongsong 2030, Indonesia Perlu Pemimpin Ekonom

Rabu, 19 Oktober 2022 | 12:30 WIB

Strategi Antitesis Versus Membebek, Sah dan Bagus

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 19:15 WIB

24 Hours of Reality

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Teori Permainan dan Politik Copras-Capres

Jumat, 7 Oktober 2022 | 15:05 WIB

Menjunjung Kebinekaan Kuliner Nusantara

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Prof AA , Beristirahatlah dalam Damai ...

Senin, 19 September 2022 | 09:00 WIB

Surat Terbuka Kepada Menteri Keuangan RI

Sabtu, 3 September 2022 | 08:00 WIB
X