• Minggu, 29 Januari 2023

Ketika Hukum Cuma Pelengkap Penderita, dan Politik Kian Kisruh

- Rabu, 8 Juli 2020 | 15:15 WIB
Ilustrasi muid/watyutink.com
Ilustrasi muid/watyutink.com

Oleh: Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Watyutink.com - Indonesia memang makin aneh. Berbagai kejadian yang membuat hukum bagai pelengkap penderita terus saja terjadi. Sementara itu, para pembesarnya suka berceloteh tentang Indonesia sebagai negara hukum, sedangkan para investor tak bosan mengeluhkan ketidakpastian hukum.

Pemberantasan korupsi dan perburuhan pun digemakan sebagai penghambat investasi. Hasilnya adalah revisi UU KPK yang telah membuat lembaga anti korupsi ini sarat basa-basi. Sedangkan kaum buruh dibuat berang oleh liberalisasi ekonomi yang membuat para majikan lebih leluasa mengeksploitasi tenaga mereka.

Kenyataan tersebut mengabaikan kajian World Economic Forum (WEF) yang mengungkapkan bahwa, hambatan terbesar bagi investasi adalah korupsi. Perburuhan berada di urutan 8! Penghambat terbesar kedua sampai ketujuh adalah inefisiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur tidak memadai, kebijakan tidak stabil, instabilitas pemerintah, dan tarif pajak.

Tak kalah anehnya adalah kenyataan bahwa di satu sisi BUMN dijadikan ujung tombak pembangunan, di akun sisi menjadi panggung penghinaan terhadap para profesional. Lihat saja dewan-dewan komisarisnya, yang dijubeli oleh mereka yang tak memiliki atau sangat miskin pengalaman. Ada hakim, polisi, tentara, anggota tim sukses/buzzer, dan politisi. Bahkan ada jabatan komisaris yang diperuntukkan mengelus para pengritik kekuasaan.

Agar mereka lebih makmur berkat uang rakyat, menurut catatan Ombudsman RI, terdapat 564 komisaris berjabatan rangkap. Total penghasilan mereka per bulan adalah Rp36 miliar per bulan. Maka tak mengherankan bila terjadi perang terbuka di antara sesama pendukung kekuasaan. Paling menghebohkan adalah kader PDIP Adian Napitupulu versus Menteri BUMN Erick Thohir, yang dilatari jatah kursi komisaris BUMN.

Di tengah perdebatan yang tak jelas ujungnya itu, utang BUMN terus menggelembung. Pada April lalu Bank Indonesia mengumumkan, pada kuartal pertama tahun ini utang luar negeri (ULN) BUMN naik 12 persen secara YoY menjadi  55,349 miliar dolar AS atau 27 persen dari total ULN swasta. Luar biasa, karena jumlah unit dan aset BUMN tak sampai satu persen dari swasta.

Pembengkakan utang tersebut tentu saja terkait dengan pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN. Pembangunan ini dilakukan secara tunjuk langsung tanpa tender. Maka tidak hanya masalah biaya yang layak dipertanyakan, tapi juga kualitas produknya.

Runyamnya lagi, kini situasi politik makin keruh. Intimidasi berupa ancaman pembunuhan dan fitnah terhadap wartawan, akademisi, dan mahasiswa yang kritis terhadap kekuasaan kian marak. Bisa jadi, ini untuk meminimalisir penggunaan UU ITE dalam membungkam kritik karena memperoleh sorotan tajam dari masyarakat dalam dan luar negeri.

Halaman:

Editor: Admin

Tags

Terkini

Cak Markenun dan Firaun

Rabu, 18 Januari 2023 | 13:00 WIB

PR Besar Jokowi di Tahun 2023

Selasa, 3 Januari 2023 | 22:01 WIB

Terra Madre Day

Sabtu, 10 Desember 2022 | 10:00 WIB

COP27 dalam Pusaran Polikrisis

Sabtu, 19 November 2022 | 16:30 WIB

Debat di Konferensi Iklim Mesir

Sabtu, 12 November 2022 | 18:00 WIB

Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi

Sabtu, 5 November 2022 | 09:00 WIB

Jelang COP27 – KTT Iklim Mesir

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Climate TRACE

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Menyongsong 2030, Indonesia Perlu Pemimpin Ekonom

Rabu, 19 Oktober 2022 | 12:30 WIB
X