• Minggu, 29 Januari 2023

Menyoal Perlindungan Hukum Data Pribadi

- Jumat, 28 Agustus 2020 | 19:40 WIB
Ilustrasi muid/watyutink.com
Ilustrasi muid/watyutink.com

Oleh: Nandang Sutrisno, SH., M.Hum, LL.M, Ph.D
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Watyutink.com - Clive Robert Humby OBE, ilmuwan matematika Inggris sekaligus pengusaha dalam bidang Sains Data, pada tahun 2006 menyatakan, ”data is a new oil”. Pernyataan ini menjadi viral sampai sekarang, bahkan Presiden Joko Widodo(Jokowi) pun dalam berbagai kesempatan seakan mengutip pernyataan tersebut. Dalam acara menyambut pelaksanaan sensus penduduk 2020 bulan Januari 2020 dan diulangi lagi pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2020, beliau menyatakan bahwa data adalah “new oil” dan merupakan jenis kekayaan baru, bahkan lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus mewujudkan kedaulatan data dan data pribadi harus dilindungi serta regulasinya harus segera disiapkan. Ia juga menekankan agar pemerintah siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data.

Pernyataan tersebut sangat tepat meskipun agak terlambat, sebab masyarakat sudah cukup lama merasakan keresahan akibat terjadinya berbagai peristiwa kejahatan siber dan penyalahgunaan data. Tidak berlebihan jika saat ini Indonesia sudah memasuki era “darurat data”. Betapa tidak, kejahatan dan penyalahgunaan data terus menerus terjadi, misalnya dari 52 juta data Facebook (FB) yang bocor secara global, 1,2 juta merupakan data FB orang Indonesia; 150 juta data pengguna e-commerce Tokopedia bocor; data pengguna Telkomsel di Surabaya bocor dan digunakan oleh pihak ketiga. Kasus-kasus lain seperti pembobolan rekening bank, kartu kredit; kasus-kasus pinjaman online yang menghebohkan karena data si peminjam disebar-luaskan; KTP elektronik penduduk disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah, dan lain-lain.

Kejahatan dan penyalahgunaan data pribadi ini timbul karena mudahnya pihak lain mendapatkan data apapun termasuk data pribadi di era digital seperti saat ini. Baik disadari atau tidak ketika seseorang melakukan log data, menghadiri event, mengirim email, menggunakan media sosial, melakukan transaksi elektronik, dan lain-lain, sebenarnya dia sedang menyerahkan data pribadi. Data pribadi ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan mulai dari pendidikan, kesehatan, transformasi, transaksi e-commerce, keuangan dan perbankan, kartu kredit, pemerintahan sampai aktivitas politik dan lain-lain. Paralel dengan itu semua, potensi kejahatan dan penyalahgunaan data juga terbuka, baik menyangkut data pribadi sendiri-sendiri maupun kolektif, termasuk "Big Data".

Urgensi Pengaturan

Oleh karena itu perlindungan hukum melalui Undang-undang khusus  sangat urgen dan tidak boleh diulur-ulur serta harus mendapatkan prioritas. Selain semakin maraknya kejahatan dan penyalahgunaan, perlindungan data pribadi juga urgen terutama karena merupakan hak azasi manusia yang dijamin konstitusi. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Secara internasional perlindungan data pribadi juga merupakan hak asasi sebagaimana tercantum dalam Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Pengaturan Terbatas dan Sektoral

Saat ini sudah lebih dari seratus negara telah memiliki General Data Protection Regulation (GDPR). Dibandingkan dengan berbagai negara lain yang tingkat perlindungannya sudah kuat, seperti negara-negara Uni Eropa, Australia dan bahkan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, pengaturan tentang perlindungan data pribadi (PDP) di Indonesia saat ini masih terbatas.

Selain terbatas juga bersifat sektoral, tersebar dalam berbagai perundang-undangan, di antaranya: Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Halaman:

Editor: Admin

Tags

Terkini

Cak Markenun dan Firaun

Rabu, 18 Januari 2023 | 13:00 WIB

PR Besar Jokowi di Tahun 2023

Selasa, 3 Januari 2023 | 22:01 WIB

Terra Madre Day

Sabtu, 10 Desember 2022 | 10:00 WIB

COP27 dalam Pusaran Polikrisis

Sabtu, 19 November 2022 | 16:30 WIB

Debat di Konferensi Iklim Mesir

Sabtu, 12 November 2022 | 18:00 WIB

Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi

Sabtu, 5 November 2022 | 09:00 WIB

Jelang COP27 – KTT Iklim Mesir

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Climate TRACE

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Menyongsong 2030, Indonesia Perlu Pemimpin Ekonom

Rabu, 19 Oktober 2022 | 12:30 WIB
X