• Minggu, 2 Oktober 2022

Masalah Akut ada di Sektor Fiskal, Jangan Obrak-Abrik Sektor Moneter

- Rabu, 2 September 2020 | 10:00 WIB
Ilustrasi Muid Watyutink.com
Ilustrasi Muid Watyutink.com

 

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Watyutink.com - Menurut beberapa sumber berita, pemerintah (dan DPR) sedang mewacanakan penetapan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) terkait Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Bahkan topik ini sudah menjadi bahan diskusi publik melalui Zoom. 

Masyarakat dibuat terkejut dengan wacana penetapan PERPPU tersebut di atas. Terkejut karena PERPPU kok diwacanakan. PERPPU hanya bisa ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 

Kalau diwacanakan, dan dibahas terlebih dahulu, itu namanya tidak ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tetapi, bisa diartikan mau sewenang-wenang dalam penetapan peraturan perundang-undangan. Penetapan PERPPU memang nikmat, langsung berlaku. Langsung bisa dijalankan. Seperti halnya candu, langsung on. Tetapi, akan memberi konsekuensi buruk. Bahkan bisa fatal. Semoga para pejabat tidak menjadi pemadat PERPPU.

Penataan sektor moneter dengan cara penerbitan PERPPU juga bisa berakibat fatal. Inti dari penataan sektor moneter saat ini mau mengurangi independensi BI. Ada yang mengatakan kekuasaan BI sedemikian besarnya. Tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Bagaikan negara di dalam negara. Makanya independensinya harus dikurangi. Begitu salah satu alasannya.

Alasan ini tidak tepat. Hanya sebagai alat untuk memangkas independensi BI. Agar pemerintah dapat mencampuri kebijakan BI, khususnya untuk membeli surat utang negara (SUN) di pasar primer. Yang intinya adalah ‘cetak uang’. Yang juga dikamuflase dengan istilah yang membodohi publik, yaitu burden sharing

Mendikte BI melalui perubahan undang-undang tentang BI maupun melalui PERPPU bukan solusi permasalahan resesi dewasa ini. Karena permasalahan ekonomi hari ini ada di sektor fiskal. Oleh karena itu, seyogyanya sektor fiskal yang harus direformasi. Kalau tidak, malah ekonomi, keuangan dan moneter Indonesia akan hancur.

Kalau sektor fiskal kuat, maka pemerintah tidak perlu minta bantuan BI membeli SUN di pasar primer (‘cetak uang’). Karena sektor fiskal bisa membiayai dirinya sendiri. Seperti dapat dilihat di berbagai negara lain di dunia. Sektor fiskal mereka tidak mengemis ke bank sentral untuk cetak uang. Bank Sentral melakukan tugasnya secara independen, salah satunya melalui quantitative easing tanpa kehilangan independensinya.

Halaman:

Editor: Admin

Tags

Terkini

Menjunjung Kebinekaan Kuliner Nusantara

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Prof AA , Beristirahatlah dalam Damai ...

Senin, 19 September 2022 | 09:00 WIB

Surat Terbuka Kepada Menteri Keuangan RI

Sabtu, 3 September 2022 | 08:00 WIB

Neraca Keuangan Minyak Bumi, dan Subsidi Listrik

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 10:30 WIB

Anomali dan Pembodohan Istilah Subsidi BBM

Jumat, 26 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Fakta dan Fiksi Aksi Ferdy

Kamis, 11 Agustus 2022 | 12:05 WIB

Sagu Penangkal Krisis Pangan

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Revolusi Budaya Seorang Habib

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:35 WIB

Merawat Karunia Mangrove Nusantara

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB

Semiotika Islamophobia

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:00 WIB

Sustainability Mindset

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB

Selamatkan Rakyat dari Inflasi Tinggi

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:29 WIB

Mengendalikan Eco-Anxiety

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:01 WIB
X