• Rabu, 10 Agustus 2022

Kontroversi Komisaris Plat Merah

- Kamis, 17 Juni 2021 | 15:35 WIB
Ilustrasi Muid Watyutink.com
Ilustrasi Muid Watyutink.com

Oleh: Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis

Watyutink.com - Basuki Tjahaja Purnama, populer dengan panggilan Ahok, kembali mengangkat isu kontroversial. Kali ini, selaku Komisaris Utama PT Pertamina, ia mengungkap dan meminta agar fasilitas kartu kredit untuk manajer, direksi dan komisaris Pertamina dihapus. 

Permintaan untuk menghilangkan fasilitas “gurih” itu adalah upaya kontrol dari fasilitas keuangan yang tidak tepat sasaran. Ahok mengaku, dirinya mendapat kartu kredit dengan limit Rp30 miliar. Ahok mengaku sudah meminta ke manajemen untuk menghentikan fasilitas ini sejak tahun lalu, untuk penghematan. Namun, kata Ahok, tidak digubris.

Urusan pengangkatan komisaris BUMN kerap memunculkan kontroversi. Yang terbaru, Abdi Negara Nurdin, sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Pengangkatan gitaris band rock, Slank, sebagai komisaris ini mendapat kritikan gencar dan sinisme publik.

Untuk meredakan kontroversi, Peter Gontha dan Triawan Munaf, komisaris PT Garuda, sampai perlu “membela” dan “memberi kesaksian” soal kelayakan Abdi Slank. Satu sikap solidaritas “senasib sepenanggungan” (Fellowship of The Commissioner atau Band of Brothers) sesama komisaris.

Pengangkatan komisaris BUMN kerap mengundang kontrovers bukan semata-mata karena soal “siapa” yang diangkat. Tapi soal mengapa dan bagaimana, juga apa tugas dan fungsinya. Samakah fungsi komisaris BUMN dengan komisaris perusahaan swasta (murni)? BUMN adalah perusahaan negara (plat merah), apakah tugas, peran, dan fungsi komisaris sama? Juga penghasilan, bonus dan fasilitas yang di dapat, samakah dengan perusahaan swasta?

BUMN didirikan untuk mendapat keuntungan dan menambah kekayaan negara. Lazimnya, perusahaan yang tidak mendapat keuntungan, setelah sekian lama didirikan, dibubarkan. Tapi apakah itu berlaku untuk BUMN? Pemilik perusahaan lazimnya tak mau merugi. Tapi karena pemilik BUMN adalah negara,sehingga urusan BUMN merugi, bukan persoalan. BUMN menjelang bangkrut boleh tetap berlanjut.

Sejumlah perusahaan BUMN yang rugi besar dan berpotensi bangkrut, antara lain, PT Timah Indonesia, PT Indofarma, PT Kereta Api Indonesia, PT Hutama Karya, PT Garuda Indonesia (rugi 70 triliun), PT Pertamina (rugi sebesar Rp 11,28 triliun pada semester I 2020).

Menteri keuangan, Sri Mulyani, pernah mengungkapkan sejumlah BUMN yang berpotensi bangkrut. Memakai indeks Altman Z-Score, untuk mengukur kinerja keuangan yang buruk — apakah satu perusahaan mengarah bangkrut. Perusahaan yang keuangannya solid, jauh dari potensi bangkrut, memliki skor 3 atau lebih. Perusahaan dengan skor di bawah 1,8 berpotensi bangkrut.

Halaman:

Editor: Admin

Tags

Terkini

Sagu Penangkal Krisis Pangan

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Revolusi Budaya Seorang Habib

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:35 WIB

Merawat Karunia Mangrove Nusantara

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB

Semiotika Islamophobia

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:00 WIB

Sustainability Mindset

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB

Selamatkan Rakyat dari Inflasi Tinggi

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:29 WIB

Mengendalikan Eco-Anxiety

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:01 WIB

Stockholm +50

Sabtu, 4 Juni 2022 | 13:30 WIB

Harapan Rakyat Kepada Megawati dan Prabowo

Kamis, 2 Juni 2022 | 18:30 WIB

Menulis Memoar Untuk Bumi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:50 WIB

Somad dan Disonansi Kognisi

Jumat, 27 Mei 2022 | 16:10 WIB
X