• Senin, 15 Agustus 2022

2 Tahun Jokowi: Distorsi Pembangunan Ekonomi

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:30 WIB
Ilustrasi muid/watyutink.com
Ilustrasi muid/watyutink.com

Watyutink.com – Sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diserbu penduduk sekitar baru-baru ini. Pemandangan tak biasa ini berkaitan dengan target Presiden Joko Widodo agar 270 juta vaksin Covid-19 selesai disuntikkan hingga akhir tahun ini.

Tak hanya Puskesmas yang ramai. Balai kecamatan, kelurahan, RT/RW juga juga ramai dikunjungi masyarakat. Petugas kesehatan tampak mondar-mandir membawa logistik untuk didrop di tempat-tempat penyuntikkan vaksin. Kegiatan mereka semakin padat berkaitan dengan target vaksinasi tersebut.

Percepatan vaksinasi tersebut tak lepas dari upaya untuk segera menggerakkan ekonomi yang terpukul oleh pandemi Covid-19. Bidang-bidang yang menjadi prioritas untuk digerakkan adalah sektor perdagangan, turisme, dan investasi.

Presiden berpesan agar jangan terlambat menggerakkan tiga sektor tersebut, namun dengan catatan kesehatan tetap nomor satu. Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berjalan berjilid-jilid dan berhasil menekan tingkat penularan baru Covid-19 dan kematian, vaksinasi menjadi prioritas setelah semua sektor mulai dibuka pembatasannnya.

Presiden tampaknya tidak ingin ekonomi jalan di tempat. Dia mulai mendengarkan desakan para ahli epidemologi dan ekonom agar melakukan lock down untuk mengendalikan pandemi, karena di situlah kunci untuk memulihkan ekonomi, sehingga lahirlah kebijakan PPKM. Selama pandemi masih tinggi, tidak ada kepercayaan investor maupun masyarakat untuk membelanjakan dananya.

Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Virus corona yang mampu menular antar manusia membuat aktivitas masyarakat terpaksa harus disetop untuk mencegah agar penularannya tidak meluas. Namun, sebagai konsekuensinya, aktivitas ekonomi ikut terhambat dan mengalami kelesuan.

Selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Covid-19 memang menjadi ujian terberat. Pemerintah tergagap-gagap menangani virus ini pada awal merebaknya. Inkonsistensi terjadi di lapangan, menimbulkan pandemi gelombang kedua yang hampir membuat sistem kesehatan di sejumlah daerah lumpuh. Kini penanganan virus corona sudah mulai berjalan dalam trek yang benar.

Sayangnya, nilai plus dalam menangani pandemi tercoreng oleh kebijakan ekonomi lain, menyangkut pengelolaan APBN. Keputusan Jokowi mengizinkan penggunaan APBN untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membahayakan keuangan negara dalam jangka panjang.

Konsorsium yang membangun proyek infrastruktur itu mengaku keuangan mereka macet didera pandemi Covid-19. Jokowi meresponnya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Halaman:

Editor: Sarwani

Terkini

Fakta dan Fiksi Aksi Ferdy

Kamis, 11 Agustus 2022 | 12:05 WIB

Sagu Penangkal Krisis Pangan

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Revolusi Budaya Seorang Habib

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:35 WIB

Merawat Karunia Mangrove Nusantara

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB

Semiotika Islamophobia

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:00 WIB

Sustainability Mindset

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB

Selamatkan Rakyat dari Inflasi Tinggi

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:29 WIB

Mengendalikan Eco-Anxiety

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:01 WIB

Stockholm +50

Sabtu, 4 Juni 2022 | 13:30 WIB

Harapan Rakyat Kepada Megawati dan Prabowo

Kamis, 2 Juni 2022 | 18:30 WIB

Menulis Memoar Untuk Bumi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:50 WIB
X