• Rabu, 10 Agustus 2022

Kredit UMKM Pintu Masuk Pemulihan Ekonomi

- Senin, 1 November 2021 | 19:00 WIB
Ilustrasi muid/watyutink.com
Ilustrasi muid/watyutink.com

Watyutink.com – Pandemi belum berakhir. Setiap saat bisa timbul gelombang penularan berikutnya. Namun perekonomian tidak bisa menunggu sampai pandemi benar-benar tuntas, tidak ada lagi kasus baru penularan virus corona.

Semua orang sepakat ekonomi harus bangkit. Program pemulihan ekonomi perlu dipercepat agar dunia usaha kembali berjalan secara normal, lapangan kerja tersedia, mobilitas orang dan barang tak lagi seret, dan industri berproduksi penuh.

Setelah pulih, pekerjaan rumah berikutnya adalah melesatkan ekonomi ke tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Indonesia harus dapat meningkatkan nilai produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan per kapita ke level yang mendekati kriteria negara maju.

Pekerjaan besar ini tidak mudah seperti membalikkan tangan, dimana dalam waktu singkat bisa mengubah keadaan 180 derajat, kembali ke kondisi seperti sebelum pandemi.  Belum lagi kalau harus mendorong tingkat pertumbuhan di atas tujuh persen per tahun.

Semangat saja tidak cukup sebagai modal untuk membangun kembali Indonesia yang terpuruk disebabkan oleh pandemi. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memulihkan kembali perekonomian.

Bank sentral sempat menggelontorkan dana hingga Rp800 triliun pada tahun lalu untuk memulihkan perekonomian. Dana tersebut disalurkan ke perbankan melalui mekanisme yang lajim dilakukan. Namun uang itu kembali lagi ke BI karena tidak terserap oleh dunia usaha.

Begitu juga anggaran yang didrop oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah antara lain dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk menggerakkan ekonomi di daerah, tidak terserap dengan baik sehingga pemda lebih memilih menyimpanya di bank. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah pusat sempat mengancam tidak akan mencairkan anggaran berikutnya jika dana yang sudah ditransfer hanya disimpan di bank-bank.

Seharusnya makin banyak uang mengalir ke daerah-daerah maka akan positif bagi perekonomian secara menyeluruh. Namun uang yang harusnya mengalir ke daerah untuk menggerakkan roda perekonomian oleh pemerintah daerah justru disimpan di bank.

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai agen pembangunan di daerah juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan yang dihadapi adalah sumber daya manusia dan teknologi perbankan yang belum dikuasai dengan baik di daerah.

Halaman:

Editor: Sarwani

Terkini

Sagu Penangkal Krisis Pangan

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Revolusi Budaya Seorang Habib

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:35 WIB

Merawat Karunia Mangrove Nusantara

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB

Semiotika Islamophobia

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:00 WIB

Sustainability Mindset

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB

Selamatkan Rakyat dari Inflasi Tinggi

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:29 WIB

Mengendalikan Eco-Anxiety

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:01 WIB

Stockholm +50

Sabtu, 4 Juni 2022 | 13:30 WIB

Harapan Rakyat Kepada Megawati dan Prabowo

Kamis, 2 Juni 2022 | 18:30 WIB

Menulis Memoar Untuk Bumi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:50 WIB

Somad dan Disonansi Kognisi

Jumat, 27 Mei 2022 | 16:10 WIB
X