• Selasa, 9 Agustus 2022

Sudahi Konflik Kepentingan dalam Tes PCR

- Kamis, 4 November 2021 | 17:05 WIB
Ilustrasi muid/watyutink.com
Ilustrasi muid/watyutink.com

Watyutink.com – Heboh bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) alias tes swab menyeret sejumlah nama menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Masing-masing juru bicara para menteri tersebut mengakui bos mereka memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang menjual tes PCR.

Sebelum terkuak siapa di balik perusahaan yang menjual tes PCR, harga tes PCR dan kebijakan wajib tes PCR berubah-ubah, tak konsisten. Setelah didesak oleh publik, pada akhir Oktober pemerintah menurunkan harga tes PCR. Harganya menjadi maksimal Rp275 ribu di Jawa-Bali dan Rp300 ribu di provinsi lain. Pada Oktober tahun lalu, Kementerian Kesehatan masih menetapkan tarif Rp900 ribu.

Tak berselang lama, muncul kebijakan wajib tes PCR bagi penumpang moda transportasi darat, air serta udara. Penumpang pesawat menjadi yang pertama dikenakan kewajiban tes PCR, menyusul kemudian penumpang bus.

Kebijakan yang plin plan ini menimbulkan kecurigaan publik ada apa di balik semua ini dan akhirnya terkuak siapa di balik perusahaan yang menjual tes PCR. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga ikut bisnis tes PCR lewat PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Apakah para menteri tersebut berada di balik aturan dan kebijakan harga dan tes PCR yang berubah-ubah? Kesan di masyarakat ada pihak yang berniat mempertahankan tes PCR meski tak ada urgensinya. Saat kewajiban tes PCR untuk penerbangan dihapus, muncul aturan Kementerian Perhubungan yang mewajibkan tes PCR bagi pengguna transportasi darat dengan jarak tempuh 250 kilometer.

Melihat aturan yang berubah-ubah, patut diduga ada kepentingan para pejabat di balik bisnis PCR. Sekalipun saham mereka di perusahaan penjual tes PCR diklaim kecil namun mereka termasuk pemilik manfaat yang bisa mempengaruhi arah kebijakan.

Kepemilikan saham pada pejabat di perusahaan tersebut bisa ditelusuri lebih dalam lagi apakah diperoleh dengan menyetor modal atau hanya saham kosong, yakni saham yang diberikan tanpa menyetorkan modal? Apakah keistimewaan tersebut diberikan karena posisinya sebagai pejabat yang bisa membantu kelancaran usaha perusahaan?

Praktik seperti ini dulu lazim dilakukan pada masa Orde Baru. Sebagai contoh, di perusahaan penerbitan surat kabar, ada saham pejabat Kementerian Penerangan yang mengeluarkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Dengan bukti kepemilikan saham tersebut para pejabat ini dapat disangkakan melanggar UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Peraturan Presiden No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Semangat dua aturan ini adalah membuktikan dan larangan, sehingga nepotisme itu tidak harus membuktikan adanya korupsi.

Halaman:

Editor: Sarwani

Terkini

Sagu Penangkal Krisis Pangan

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Revolusi Budaya Seorang Habib

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:35 WIB

Merawat Karunia Mangrove Nusantara

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB

Semiotika Islamophobia

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:00 WIB

Sustainability Mindset

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB

Selamatkan Rakyat dari Inflasi Tinggi

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:29 WIB

Mengendalikan Eco-Anxiety

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:01 WIB

Stockholm +50

Sabtu, 4 Juni 2022 | 13:30 WIB

Harapan Rakyat Kepada Megawati dan Prabowo

Kamis, 2 Juni 2022 | 18:30 WIB

Menulis Memoar Untuk Bumi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:50 WIB

Somad dan Disonansi Kognisi

Jumat, 27 Mei 2022 | 16:10 WIB
X