• Selasa, 9 Agustus 2022

Di Pundak Pemerintah Mahasiswa Berharap

- Kamis, 14 April 2022 | 12:00 WIB
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com)

Watyutink.com – Manuver sejumlah pihak untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden bisa dikatakan gagal setelah Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan pemilu akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024.

Begitu juga pintu amandemen UUD 45 yang membuka peluang perpanjangan masa jabatan presiden tertutup sudah. Semula MPR berencana membentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amandemen Undang-Undang Dasar. Namun rencana itu dibatalkan oleh tim perumus Badan Pengkajian MPR.

Tim perumus berpendapat bahwa menghidupkan PPHN lewat amandemen terlalu berisiko karena berpotensi membuka kotak pandora. Agenda amandemen dikhawatirkan bisa menjadi pintu masuk untuk mewujudkan ide perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode. Sebagai gantinya PPHN akan dihadirkan melalui penyusunan UU.

Apakah dengan begitu demonstrasi mahasiswa sudah tidak relevan lagi? Jangan lupa, tuntutan mahasiswa tidak pada soal isu penundaaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden saja. Yang tak kalah kerasnya adalah desakan mereka agar pemerintah mengerem kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok, meninjau ulang UU IKN yang dinilai bermasalah, mengusut mafia yang menjadi biang kerok polemik minyak goreng, menyelesaikan konflik agraria, dan permintaan lain yang seluruhnya berjumlah 18 tuntutan.

Keliru jika pemerintah menyimpulkan jika tuntutan untuk menghentikan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dipenuhi maka tidak perlu lagi BEM SI berdemontrasi. Keprihatinan atas kenaikan harga-harga menjadi bahan bakar mahasiswa untuk terus berdemontrasi.

Kenaikan harga barang dan jasa tanpa disadari terus meningkat di tengah belum pulihnya perekonomian akibat hantaman tsunami Covid-19. Bahan pangan seperti terigu naik cukup banyak. Begitu juga dengan minyak goreng yang naik tinggi. Kenaikan ini mengerek harga-harga di tingkat ritel. Penjual gorengan terpaksa menaikkan harga dagangan sebesar 25 persen agar masih bisa mendapatkan untung. Begitu juga dengan yang lain.

Selangkah demi selangkah, bertahap, dan minim publikasi pemerintah mengeluarkan kebijakan memangkas subsidi di satu sisi, menaikkan pungutan pajak di sisi lain. Rakyat kena double jab. BBM jenis premium yang menjadi primadona sopir angkot, misalnya, nyaris sudah tidak ada lagi di SPBU-SPBU. Pertalite yang menjadi substitusinya digoyang isu kenaikan harga.

Pemerintah sudah berancang-ancang menaikkan harga Pertalite, menyusul minimnya stok BBM tersebut di sejumlah SPBU. Konsumen beralih menggunakan Pertalite setelah pemerintah menaikkan harga Pertamax dari Rp9.000-Rp9.400 per liter menjadi Rp2.500-Rp13.000 per liter per 1 April 2022. Jika tidak ada aral melintang, harga gas elpiji 3 kg juga akan naik.

Saat subsidi dipangkas, penerimaan pajak digenjot antara lain dengan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 11 persen. Kenaikan ini akan ditransmisikan ke harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Halaman:

Editor: Sarwani

Tags

Terkini

Sagu Penangkal Krisis Pangan

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Revolusi Budaya Seorang Habib

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:35 WIB

Merawat Karunia Mangrove Nusantara

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB

Semiotika Islamophobia

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:00 WIB

Sustainability Mindset

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB

Selamatkan Rakyat dari Inflasi Tinggi

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:29 WIB

Mengendalikan Eco-Anxiety

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:01 WIB

Stockholm +50

Sabtu, 4 Juni 2022 | 13:30 WIB

Harapan Rakyat Kepada Megawati dan Prabowo

Kamis, 2 Juni 2022 | 18:30 WIB

Menulis Memoar Untuk Bumi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:50 WIB

Somad dan Disonansi Kognisi

Jumat, 27 Mei 2022 | 16:10 WIB
X