• Selasa, 16 Agustus 2022

Demokrasi dan Media Sosial

- Jumat, 22 April 2022 | 15:30 WIB
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com)

Media sosial mentransformasi publik dari konsumen menjadi produsen informasi, dari audiens pasif menjadi penyedia konten aktif. Keriuhan arus informasi di medsos ibarat percakapan di keramaian pasar, yang tidak jelas produsen dan konsumennya. Semua bersuara, beropini, tak soal betapa banalnya. Isu yang ramai di medsos, keriuhan percakapan di pasar, tidak jelas agenda dan gunanya bagi kepentingan publik.

Media sosial mengeskalasi gosip sebagai valuta informasi. Tidak ada agenda bersama yang perlu disuarakan. Agenda-setting, yang biasa diperankan oleh media massa tradisional, melalui proses kurasi kriteria layak muat atau tayang, serta berbasis sikap etika profesi tidak diperlukan atau tidak dipedulikan. 

Dengan tersingkirnya media mainstream tradisional (koran, majalah, radio, stasiun TV), bagaimana agenda publik disuarakan? Bagaimana mengajak publik fokus pada persoalan substansial, untuk menyuarakan kepentingan bersama?  Bagaimana menyiasati situasi dunia media dan arus informasi yang sepertinya kacau balau ini? Melalui cara menerapkan demokrasi  dan meritokrasi informasi. Inilah tantangan mengelola demokrasi di era media sosial

Kebebasan berekspresi tetap harus diterapkan, sekalipun terancam atau tergerus kebisingan konten media sosial. Serbuan informasi viral media sosial adalah ibarat bukit gema (echo chamber) yang memekakkan, karena terus berdengung dan berulang. Dengungan pendengung informasi (buzzer) pada akhirnya cepat membuat lelah. Keletihan pada konten media  sosial pada akhirnya akan memunculkan gejala “information fatigue” (letih informasi). 

Dengungan kebisingan media sosial, segala pro-kontra, kontroversi, dan sensasi pada akhirnya akan surut. Publik pada umumnya, cepat atau lambat, akan letih pada “noise” dan kemudian  memilih “voice”. Publik akan memilih informasi yang dibutuhkan, bukan sekadar yang diinginkan. Publik akan  belajar mencari informasi dari sumber yang berkualitas. 

Era informasi abad 20 sedang berlalu, sebagai ganti akan muncul era reputasi abad 21. Informasi hanya bernilai jika telah disaring, dievaluasi, dan diproduksi oleh figur atau lembaga kredibel. Di tengah-tengah banjir misinformasi dan disinformasi saat ini, akhirnya orientasi kuantitas informasi akan tergantikan oleh kualitas dan reputasi. 

Pada akhirnya media sosial adalah alat, baik atau tidaknya tergantung pada penggunanya. Alat yang digunakan untuk kebaikan dan oleh orang-orang baik akan memenangkan simpati, minat, dan dukungan publik. Demokrasi menawarkan proses yang baik sebagai mekanisme swa-koreksi bagi publik untuk selalu bisa belajar memperbaiki diri dari kesalahan dan kelemahannya. 

“Keriuhan” media sosial pada dekade awal keberadaannya dalam sistem demokrasi tidak selalu berarti buruk. Ini hanya soal proses bagaimana publik harus belajar memahami dan memakai teknologi media terbaru. Problem yang muncul dari situasi media sosial, pada dua dekade awal abad 21, adalah soal publik yang semula tidak memiliki media untuk bersuara, kini bisa bergabung dalam percakapan sosial dan politik.

Di era informasi, percakapan sosial dan politik cenderung menjadi domain kekuasaan elite. Melalui media mainstream milik korporasi, yang kerap dipakai sebagai alat politik, publik tidak terlibat dalam percakapan. Situasi ini mulai berubah, pada 15 tahun terakhir, dan akan terus berubah. Media sosial “mendemokratisasi” percakapan  politik, menjadi lebih terbuka, kolegial, dan non hirarkis. Pada awalnya media sosial memang membuat percakapan hiruk-pikuk bahkan terkesan kacau. Namun situasi ini cepat atau lambat akan berubah, keseimbangan atau kesadaran baru akan muncul. Percakapan yang lebih inklusif dan deliberatif akan berjalan seiring meningkatnya kesadaran publik.

Demokrasi, dengan segala kontradiksi dan kekurangannya, tetap merupakan sistem terbaik untuk mengatur politik. Prinsip kebebasan, kontrol publik, kolegialitas dan non-hirarkis membuat demokrasi selalu bisa memperbaiki diri. Demokrasi juga efektif untuk membangun masyarakat madani (civil society). Untuk memastikan tidak adanya kekuatan hegemonik dalam bentuk apapun. Termasuk kekuatan korporatis teknologi digital dan platform media sosial.

Halaman:

Editor: Admin

Tags

Terkini

Fakta dan Fiksi Aksi Ferdy

Kamis, 11 Agustus 2022 | 12:05 WIB

Sagu Penangkal Krisis Pangan

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Revolusi Budaya Seorang Habib

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:35 WIB

Merawat Karunia Mangrove Nusantara

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB

Semiotika Islamophobia

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:00 WIB

Sustainability Mindset

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB

Selamatkan Rakyat dari Inflasi Tinggi

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:29 WIB

Mengendalikan Eco-Anxiety

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:01 WIB

Stockholm +50

Sabtu, 4 Juni 2022 | 13:30 WIB

Harapan Rakyat Kepada Megawati dan Prabowo

Kamis, 2 Juni 2022 | 18:30 WIB

Menulis Memoar Untuk Bumi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:50 WIB
X