• Selasa, 16 Agustus 2022

Utak-atik Kebijakan Demi Minyak Goreng

- Rabu, 27 April 2022 | 17:20 WIB
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com)

Di tingkat pasar, kebijakan melarang ekspor CPO ini akan membuat pasar domestik kebanjiran minyak goreng, tetapi tidak ada jaminan harganya akan menjadi murah. Kebijakan populis ini secara politis bagus tetapi apakah produksi minyak sawit akan terserap oleh pasar dalam negeri? Dengan mewajibkan 20 persen produksi untuk pasar domestik (DMO), masyarakat sudah dibanjiri minyak goreng.

Kapasitas industri di dalam negeri tidak sanggup menyerap kelebihan pasokan CPO.  Produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton pada tahun lalu. Bahkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia memperkirakan produksinya lebih besar lagi sebanyak 46,8 juta ton.  Padahal kebutuhan minyak goreng di dalam negeri hanya sekitar 10 persen saja dari total produksi tersebut atau lima-enam juta ton saja.

Larangan ekspor CPO justru akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Kalau tidak dijual ke luar negeri pemerintah akan kehilangan pendapatan ekspor. Penerimaan negara bisa anjlok hingga 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp43 triliun jika menggunakan kurs Rp14.453 per dolar AS hanya dalam sebulan.

Nilai 3 miliar dolar AS tersebut mewakili 12 persen ekspor non-migas Indonesia. Jumlah ini cukup signifikan dan bisa mengganggu stabilitas rupiah yang selama ini banyak ditopang oleh devisa hasil ekspor.

Selain itu, Indonesia adalah eksportir terbesar CPO. Banyak negara yang bergantung pada pasokan CPO dari Tanah Air. Kebijakan larangan ekspor CPO bisa jadi menimbulkan protes dari negara-negara yang selama ini mengandalkan kebutuhan CPO dari Indonesia seperti India, Cina, dan Pakistan yang merupakan importir CPO terbesar dari Indonesia.

Ekspor CPO Indonesia ke China 4,55 miliar dolar AS dalam kurun waktu Januari-November 2021 atau 17,47 persen dari total nilai ekspor minyak sawit Indonesia. Negara tujuan ekspor CPO terbesar berikutnya adalah India sebesar 3,11 miliar dolar AS (11,96 persen), disusul Pakistan sebanyak 2,46 miliar dolar AS.

Melihat mudharat pelarangan ekspor CPO, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor produk tertentu yakni hanya refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit (MGS). Namun apakah kebijakan ini dapat menurunkan harga minyak goreng di Tanah Air, masih menunggu realisasinya di lapangan.

Bagi masyarakat, apapun kebijakan yang diambil pemerintah, harga minyak goreng bisa segera turun, apalagi banyak kebutuhan terhadap komoditas tersebut, terutama menjelang Idulfitri seperti saat ini.

Halaman:

Editor: Sarwani

Tags

Terkini

Fakta dan Fiksi Aksi Ferdy

Kamis, 11 Agustus 2022 | 12:05 WIB

Sagu Penangkal Krisis Pangan

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Revolusi Budaya Seorang Habib

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:35 WIB

Merawat Karunia Mangrove Nusantara

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB

Semiotika Islamophobia

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:00 WIB

Sustainability Mindset

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB

Selamatkan Rakyat dari Inflasi Tinggi

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:29 WIB

Mengendalikan Eco-Anxiety

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:01 WIB

Stockholm +50

Sabtu, 4 Juni 2022 | 13:30 WIB

Harapan Rakyat Kepada Megawati dan Prabowo

Kamis, 2 Juni 2022 | 18:30 WIB

Menulis Memoar Untuk Bumi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:50 WIB
X