• Jumat, 7 Oktober 2022

Partai Politik Menjadi Penentu Masa Depan Bangsa: Saat Ini Cenderung Membawa Kehancuran

- Jumat, 1 Juli 2022 | 19:06 WIB
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com

Sebagai contoh, peraturan dan undang-undang anti-monopoli diberlakukan untuk menciptakan persaingan pasar sempurna (perfect market competition) yang adil bagi semua pelaku pasar. Kalau undang-undang anti-monopoli tersebut dijalankan dengan benar, maka dengan sendirinya akan tercipta industri yang lebih efisien, alokasi faktor produksi lebih baik, dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan merata.

Sebaliknya, apabila undang-undang dibuat untuk kepentingan golongan tertentu, tidak adil, dan bertentangan dengan kepentingan bangsa, maka undang-undang tirani tersebut dapat memicu kekacauan, memicu perpecahan bangsa, menuju jurang kehancuran. Misalnya, UU KPK atau UU Cipta Kerja, yang ditengarai banyak pihak tidak pro kepentingan bangsa, sempat memicu protes dan demo dari berbagai kelompok masyarakat, bahkan menelan korban.

Apa jadinya kalau undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat, atau undang-undang anti-demokrasi, diberlakukan? Apakah bangsa ini akan menjadi lebih baik, atau malah membawa negara ini menjadi negara tirani menuju jurang kehancuran?

Artinya, Parlemen mempunyai peran kritikal dalam menentukan nasib bangsa di masa depan, menentukan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Semua ini tergantung dari Partai Politik, apakah dapat mengendalikan Parlemen dan membuat undang-undang yang pro-rakyat, apakah dapat mengawasi Presiden secara efektif, atau malah mendukung Presiden menjalankan roda pemerintahan secara tirani?

Kalau Parlemen menjalankan fungsinya secara benar, maka fungsi Presiden menjadi tidak terlalu penting lagi. Pemilihan Presiden (Pilpres) bukan lagi merupakan peristiwa istimewa. Pilpres menjadi lebih sederhana, hanya fokus kepada calon presiden yang mampu taat hukum berdasarkan rule-of-law, serta bermoral dan beretika tinggi. Permasalahan kementerian teknis dapat dengan mudah diselesaikan oleh para teknokrat dalam bidangnya masing-masing.

Karena, tugas utama Presiden hanya menjalankan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Apabila Presiden tidak taat dan menyimpang dari peraturan dan undang-undang tersebut, maka Parlemen wajib menegur, kalau perlu memberhentikan Presiden dalam hal terjadi pelanggaran berat, misalnya pelanggaran konstitusi, pelanggaran HAM atau pelanggaran berat lainnya.

Karena itu, Partai Politik tidak perlu memagari kekuasaannya dengan menetapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi 20 persen. Sebaliknya, semakin banyak calon presiden, semakin baik bagi bangsa ini, dan semakin besar kemungkinan mendapat calon presiden yang taat hukum dan bermoral tinggi, yang dapat menjalankan peraturan dan undang-undang secara adil.

Partai Politik tidak boleh menjadikan Presiden sebagai ‘Petugas Partai’. Setiap orang yang menjadi Presiden wajib membebaskan dirinya dari identitas Partai Politik. Mereka harus bersumpah untuk taat pada semua peraturan dan undang-undang, serta konstitusi.

Partai Politik yang menyatakan Presiden (dan Kepala Daerah) sebagai ‘Petugas Partai’ secara jelas berniat melanggar konstitusi. Karena, Partai Politik secara konstitusi mengendalikan Parlemen, dan kini juga berniat mengendalikan Presiden sebagai ‘Petugas Partai’, melanggar fungsi Parlemen sebagai pengawas Presiden, dan menciptakan tirani Partai Politik.

Penyatuan fungsi Eksekutif dan Parlemen oleh Partai Politik sedang berlangsung sangat cepat di era reformasi, terus berkembang dan memburuk sejak 2014 ketika pengusaha ikut mengatur calon presiden.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

Menjunjung Kebinekaan Kuliner Nusantara

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Prof AA , Beristirahatlah dalam Damai ...

Senin, 19 September 2022 | 09:00 WIB

Surat Terbuka Kepada Menteri Keuangan RI

Sabtu, 3 September 2022 | 08:00 WIB

Neraca Keuangan Minyak Bumi, dan Subsidi Listrik

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 10:30 WIB

Anomali dan Pembodohan Istilah Subsidi BBM

Jumat, 26 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Fakta dan Fiksi Aksi Ferdy

Kamis, 11 Agustus 2022 | 12:05 WIB

Sagu Penangkal Krisis Pangan

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Revolusi Budaya Seorang Habib

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:35 WIB

Merawat Karunia Mangrove Nusantara

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB

Semiotika Islamophobia

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:00 WIB

Sustainability Mindset

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB

Selamatkan Rakyat dari Inflasi Tinggi

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:29 WIB

Mengendalikan Eco-Anxiety

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:01 WIB
X