• Jumat, 9 Desember 2022

Melanggengkan Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Melanggar Konstitusi

- Selasa, 12 Juli 2022 | 11:00 WIB
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com

Oleh: Anthony Budiawan 
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Mahkamah Konstitusi (MK) bukan lagi penegak konstitusi. Tetapi menjelma menjadi bagian yang melanggengkan pelanggaran konstitusi. Semua gugatan uji materi presidential threshold 20 persen dimentahkan, ditolak tanpa dasar, ditolak dengan melanggar konstitusi itu sendiri.

Ada dua alasan yang menjadi senjata pamungkas MK menolak semua permohonan uji materi. Pertama mengenai kedudukan hukum pemohon atau legal standing. MK akan menjaga agar pemohon tidak mempunyai legal standing, sehingga tidak bisa menggugat.

Kedua terkait alasan open legal policy. Menurut MK, DPR mempunyai wewenang konstitusional menentukan presidential threshold, berapapun, sesukanya, sepanjang disetujui DPR dan disahkan menjadi UU. Artinya, presidential threshold sebagai open legal policy sah secara konstitusi, menurut MK.

Kedua alasan MK tersebut sangat mengada-ada, tidak profesional, sewenang-wenang alias tirani, hanya untuk mempertahankan UU yang merampas kedaulatan rakyat dan demokrasi, bertentangan dengan kepentingan publik dan konstitusi.

Dalam uji legal standing (kedudukan hukum) MK menganut “kepentingan langsung” atau “direct interest”. Menurut MK, hanya pihak yang mempunyai “kepentingan langsung” yang dapat mengajukan permohonan uji materi (judicial review): menguji sebuah UU terhadap konstitusi. “Kepentingan langsung” diartikan pihak pemohon mempunyai kerugian konstitusional secara langsung akibat diberlakukannya sebuah UU.

Terkait uji materi presidential threshold, pemohon yang mempunyai kerugian konstitusional antara lain yang mempunyai kualifikasi tidak diragukan untuk dapat diusulkan menjadi calon presiden. Artinya, rakyat biasa yang tidak mempunyai kualifikasi meyakinkan sebagai calon presiden, dianggap tidak mempunyai kerugian konstitusional, dan tidak bisa mengajukan permohonan uji materi.

Uji legal standing menurut direct interest seperti dijelaskan di atas sudah usang, sudah ditinggalkan. Mahkamah hampir di seluruh negara demokrasi dan negara maju dunia sudah menganut uji legal standing lebih luas, beralih dari direct interest menjadi public interest (kepentingan publik): legal standing pemohon dianggap relevan sepanjang mewakilkan kepentingan publik yang dirugikan akibat berlakunya sebuah UU.

Alasannya, konstitusi adalah hukum publik, dibuat untuk melindungan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan individu semata. Artinya, hukum publik (hukum adminitratif) pada prinsipnya bukan mengenai hak individu, melainkan tentang kesalahan publik (public wrongs) dalam menjalankan prinsip keadilan dan kewajaran hukum publik: Hal ini sebenarnya yang menjadi pokok gugatan uji materi presidential threshold.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

COP27 dalam Pusaran Polikrisis

Sabtu, 19 November 2022 | 16:30 WIB

Debat di Konferensi Iklim Mesir

Sabtu, 12 November 2022 | 18:00 WIB

Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi

Sabtu, 5 November 2022 | 09:00 WIB

Jelang COP27 – KTT Iklim Mesir

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Climate TRACE

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Menyongsong 2030, Indonesia Perlu Pemimpin Ekonom

Rabu, 19 Oktober 2022 | 12:30 WIB

Strategi Antitesis Versus Membebek, Sah dan Bagus

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 19:15 WIB

24 Hours of Reality

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Teori Permainan dan Politik Copras-Capres

Jumat, 7 Oktober 2022 | 15:05 WIB

Menjunjung Kebinekaan Kuliner Nusantara

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 10:00 WIB
X