• Minggu, 4 Desember 2022

Utang Pemerintah untuk Belanja Produktif: Bodoh atau Pembodohan Publik? (bagian 1)

- Rabu, 27 Juli 2022 | 07:30 WIB
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Watyutink.com - Hanya di Indonesia, utang pemerintah menjadi polemik dan debat publik. Debat yang tidak produktif sama sekali. Debat yang membuat masyarakat bingung, dan menjadi lebih bodoh.

Utang pemerintah tahun 2021 sudah tembus Rp6.900 triliun. Melonjak dahsyat dibandingkan 2014 yang hanya sekitar Rp2.600 triliun. Bertambah sekitar Rp4.300 triliun, atau rata-rata Rp614 triliun per tahun. Padahal, selama 10 tahun sejak 2004 hingga 2014, utang pemerintah hanya bertambah Rp1.300 triliun, atau rata-rata hanya Rp130 triliun per tahun.

Karena itu, dapat dimengerti kalau masyarakat prihatin atas lonjakan utang pemerintah era Jokowi ini. Masyarakat khawatir utang pemerintah pada akhirnya akan membebani masyarakat, membebani anak dan cucu kita, melalui pajak.

Kekhawatiran masyarakat ternyata terbukti. Di tengah ekonomi yang masih sulit, tahun ini, pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, di samping juga memperluas barang kena pajak, termasuk produk pangan.

Pemerintah bijak seharusnya mengerti kekhawatiran masyarakat. Pemerintah seharusnya menjelaskan secara bertanggung jawab. Karena masyarakat merupakan struktur tertinggi di dalam sebuah negara: kedaulatan rakyat, sebagai pembayar pajak, sebagai penanggung jawab akhir atas beban utang negara.

Pemerintah memang mencoba memberi penjelasan dengan berbagai alasan. Tetapi, alasannya malah memperkeruh situasi, tidak masuk akal, sehingga terkesan bodoh, atau membodohi publik?

Alasan pertama, aset pemerintah lebih besar dari utangnya, maka tidak masalah, alias aman. Alasan Kedua, rasio utang pemerintah di bawah 60 persen dari PDB, di bawah batas undang-undang, maka tidak masalah, alias aman. Dan alasan ketiga, utang pemerintah digunakan untuk belanja produktif, maka tidak masalah.

Ketiga alasan tersebut tidak ada dasar rujukan sama sekali. Apalagi rujukan teori ekonomi. Malah terkesan tidak mengerti ekonomi, terkesan bodoh atau membodohi publik?

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

COP27 dalam Pusaran Polikrisis

Sabtu, 19 November 2022 | 16:30 WIB

Debat di Konferensi Iklim Mesir

Sabtu, 12 November 2022 | 18:00 WIB

Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi

Sabtu, 5 November 2022 | 09:00 WIB

Jelang COP27 – KTT Iklim Mesir

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Climate TRACE

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Menyongsong 2030, Indonesia Perlu Pemimpin Ekonom

Rabu, 19 Oktober 2022 | 12:30 WIB

Strategi Antitesis Versus Membebek, Sah dan Bagus

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 19:15 WIB

24 Hours of Reality

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Teori Permainan dan Politik Copras-Capres

Jumat, 7 Oktober 2022 | 15:05 WIB

Menjunjung Kebinekaan Kuliner Nusantara

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Prof AA , Beristirahatlah dalam Damai ...

Senin, 19 September 2022 | 09:00 WIB

Surat Terbuka Kepada Menteri Keuangan RI

Sabtu, 3 September 2022 | 08:00 WIB
X