• Selasa, 9 Agustus 2022

Utang Pemerintah untuk Belanja Produktif: Bodoh atau Pembodohan Publik? (bagian 1)

- Rabu, 27 Juli 2022 | 07:30 WIB
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Watyutink.com - Hanya di Indonesia, utang pemerintah menjadi polemik dan debat publik. Debat yang tidak produktif sama sekali. Debat yang membuat masyarakat bingung, dan menjadi lebih bodoh.

Utang pemerintah tahun 2021 sudah tembus Rp6.900 triliun. Melonjak dahsyat dibandingkan 2014 yang hanya sekitar Rp2.600 triliun. Bertambah sekitar Rp4.300 triliun, atau rata-rata Rp614 triliun per tahun. Padahal, selama 10 tahun sejak 2004 hingga 2014, utang pemerintah hanya bertambah Rp1.300 triliun, atau rata-rata hanya Rp130 triliun per tahun.

Karena itu, dapat dimengerti kalau masyarakat prihatin atas lonjakan utang pemerintah era Jokowi ini. Masyarakat khawatir utang pemerintah pada akhirnya akan membebani masyarakat, membebani anak dan cucu kita, melalui pajak.

Kekhawatiran masyarakat ternyata terbukti. Di tengah ekonomi yang masih sulit, tahun ini, pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, di samping juga memperluas barang kena pajak, termasuk produk pangan.

Pemerintah bijak seharusnya mengerti kekhawatiran masyarakat. Pemerintah seharusnya menjelaskan secara bertanggung jawab. Karena masyarakat merupakan struktur tertinggi di dalam sebuah negara: kedaulatan rakyat, sebagai pembayar pajak, sebagai penanggung jawab akhir atas beban utang negara.

Pemerintah memang mencoba memberi penjelasan dengan berbagai alasan. Tetapi, alasannya malah memperkeruh situasi, tidak masuk akal, sehingga terkesan bodoh, atau membodohi publik?

Alasan pertama, aset pemerintah lebih besar dari utangnya, maka tidak masalah, alias aman. Alasan Kedua, rasio utang pemerintah di bawah 60 persen dari PDB, di bawah batas undang-undang, maka tidak masalah, alias aman. Dan alasan ketiga, utang pemerintah digunakan untuk belanja produktif, maka tidak masalah.

Ketiga alasan tersebut tidak ada dasar rujukan sama sekali. Apalagi rujukan teori ekonomi. Malah terkesan tidak mengerti ekonomi, terkesan bodoh atau membodohi publik?

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

Sagu Penangkal Krisis Pangan

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 14:30 WIB

Revolusi Budaya Seorang Habib

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:35 WIB

Merawat Karunia Mangrove Nusantara

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:00 WIB

Semiotika Islamophobia

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:00 WIB

Sustainability Mindset

Sabtu, 23 Juli 2022 | 10:00 WIB

Selamatkan Rakyat dari Inflasi Tinggi

Rabu, 13 Juli 2022 | 15:29 WIB

Mengendalikan Eco-Anxiety

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:01 WIB

Stockholm +50

Sabtu, 4 Juni 2022 | 13:30 WIB

Harapan Rakyat Kepada Megawati dan Prabowo

Kamis, 2 Juni 2022 | 18:30 WIB

Menulis Memoar Untuk Bumi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:50 WIB

Somad dan Disonansi Kognisi

Jumat, 27 Mei 2022 | 16:10 WIB
X