• Minggu, 29 Januari 2023

Logika Prof Romli Atmasasmita Pidanakan Anies dan Formula-E Bahaya

- Rabu, 12 Oktober 2022 | 09:30 WIB
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com
Ilustrasi: Muid/ Watyutink.com

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Watyutink.com - Hukum dibuat dengan tujuan memberi keadilan bagi semua pihak. Yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar, menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Artinya, semua orang sama dihadapan hukum.

Hukum berkaitan erat dengan logika, dan hukum dibangun berdasarkan alur pemikiran logika.

Menurut logika argumentasi Prof Romli Atmasasmita, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Anies terbukti bersalah dalam kasus Formula-E. Prof Romli yakin Anies telah melakukan tindak pidana. Pertama, sudah ada perbuatan (actus reus) melawan hukum, dan kedua sudah ada niat jahat (mens rea): https://www.republika.co.id/berita/rj8mgj409/penjelasan-prof-romli-soal-adanya-mens-rea-dalam-penyelenggaraan-formula-e.

Tulisan ini mempertanyakan logika argumentasi Prof RomIi dan konsekuensinya terhadap sistem keuangan daerah (APBD) serta sistem keuangan negara (APBN).

Ada tiga alasan utama Prof Romli menyatakan Anies bersalah dan melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan daerah dalam proyek Formula-E. Pertama, menurut Prof Romli, tidak ada pos anggaran untuk Formula-E di dalam APBD 2019, sehingga pelaksanaan proyek tanpa anggaran tersebut melanggar keuangan daerah (DKI).

Kesalahan kedua, meskipun tidak ada anggaran, Anies memaksa menjalankan proyek Formula-E dengan memberi kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman kepada Bank DKI. Kesalahan ketiga, perjanjian dengan Formula-E menggunakan business-to-government yang melanggar persetujuan Kemendagri, yang mengharuskan pendekatan business-to-business.

Dari penjelasan Prof Romli, pelaksanaan proyek yang tidak ada pos anggarannya merupakan pokok tindak pidana yang merugikan keuangan daerah. Anggaran Formula-E memang tidak tercantum di dalam APBD DKI 2019. Tetapi, ada di dalam APBD Perubahan (APBD-P) DKI 2019. Kalau memang benar anggaran Formula-E ada di dalam APBD-P 2019, maka argumentasi Prof Romli dengan sendirinya gugur? Artinya, Anies tidak melakukan tindak pidana. Bukankah begitu?

Kemudian, seandainya benar, sekali lagi seandainya benar, tidak ada anggaran Formula-E di dalam APBD-P 2019, apakah ‘kesalahan’ ini merupakan tindak pidana? Pidana apa? Korupsi? Apakah ada kerugian keuangan DKI (negara)?

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

Cak Markenun dan Firaun

Rabu, 18 Januari 2023 | 13:00 WIB

PR Besar Jokowi di Tahun 2023

Selasa, 3 Januari 2023 | 22:01 WIB

Terra Madre Day

Sabtu, 10 Desember 2022 | 10:00 WIB

COP27 dalam Pusaran Polikrisis

Sabtu, 19 November 2022 | 16:30 WIB

Debat di Konferensi Iklim Mesir

Sabtu, 12 November 2022 | 18:00 WIB

Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi

Sabtu, 5 November 2022 | 09:00 WIB

Jelang COP27 – KTT Iklim Mesir

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Climate TRACE

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Menyongsong 2030, Indonesia Perlu Pemimpin Ekonom

Rabu, 19 Oktober 2022 | 12:30 WIB
X