• Minggu, 25 September 2022

MenkopUKM Teten Masduki Ancam Bubarkan Koperasi Simpan Pinjam Berpraktik Shadow Bank

- Rabu, 7 September 2022 | 09:52 WIB
MenkopUKM Teten Masduki (kemenkopukm.go.id)
MenkopUKM Teten Masduki (kemenkopukm.go.id)

Watyutink.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengancam akan membubarkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) jika tak memenuhi aturan koperasi.

KSP yang sudah melakukan praktik shadow bank, menurut Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki, akan didorong migrasi menjadi bank. Namun jika tidak memenuhi aturan koperasi akan dibubarkan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengungkapkan ada banyak praktek koperasi KSP yang melakukan shadow bank. Hal ini menyulitkan pengawasan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM).

Baca Juga: Ketergantungan Terhadap Impor, Ciptakan Penyakit Bagi Negara

“Kami baru saja melakukan pembahasan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari solusi jangka panjang karena ada banyak praktek KSP yang melakukan shadow bank dan ini yang menyulitkan kami untuk melakukan pengawasan, sehingga nanti kami akan cari solusi bersama,” kata Teten Masduki saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI yang dipantau secara virtual, Jakarta, Selasa (7/9/2022).

Data yang ada menunjukkan terjadi masalah di tubuh KSP. Per Agustus 2022 pembayaran tagihan Rp26,1 triliun dari delapan KSP dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) baru terbayar Rp2,7 triliun atau sebesar 10,5 persen.

Munculnya pembayaran bermasalah sesuai hasil homologasi--pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui koperasi KSP dalam kasus kepailitan dan PKPU oleh Pengadilan Niaga-- diduga lantaran ada aset atas nama lembaga lain atau badan hukum perusahaan dan perorangan yang terafiliasi dengan koperasi KSP.

Baca Juga: Gigin Praginanto: Tak Ada Pembenaran Bagi Lembaga Tidak Jelas dan Proyek Mercusuar di Tengah Kenaikan BBM

Penyebab lainnya adalah asset-based resolution (pengambilan dana simpanan anggota koperasi) yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran belum sesuai harapan, karena nilainya tidak sesuai dengan dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh koperasi, tidak atas nama koperasi, dan dalam proses hukum seperti penyitaan oleh Polri serta Kejaksaan, sehingga tak bisa dicairkan.

Penyebab lain adalah penyaluran pinjaman kepada anggota koperasi sebagian besar tidak lancar. Di samping itu, rendahnya nilai tawar aset oleh pembeli karena kondisi pasar properti yang lesu sehingga koperasi enggan melepas aset yang akan dijual.

Halaman:

Editor: Sarwani

Tags

Terkini

Indonesia Darurat Kemanan Cyber!

Kamis, 8 September 2022 | 20:15 WIB
X