• Kamis, 8 Desember 2022

Buruh Tolak Penetapan Upah Berdasar PP No 36/2021, Desak Kembali ke PP No 78/2015

- Kamis, 17 November 2022 | 17:15 WIB
Anies dihadapan aksi buruh di Balai Kota. Foto : Antara/Indrianto Eko Suwars
Anies dihadapan aksi buruh di Balai Kota. Foto : Antara/Indrianto Eko Suwars

Watyutink.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak penetapan upah (UMP/UMK) tahun 2023 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 lantaran mengacu kepada Undang-undang Cipta Kerja yang dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

“Karena PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (16/11/2022)

Para buruh meminta penetapan upah kembali ke formula yang ditetapkan dalam PP No 78 Tahun 2015. Dalam beleid ini, perhitungan kenaikan upah minimum didasarkan pada nilai inflansi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Iqbal meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan aturan khusus dalam menetapkan UMP/UMK Tahun 2023.

Kenaikan upah jika didasarkan pada PP Nomor 36 Tahun 2021 yang hanya memasukkan komponen inflasi atau pertumbuhan ekonomi, menurut Iqbal, kenaikan upah akan berada di bawah tingkat inflasi sehingga daya beli buruh berpotensi menurun.

Iqbal menghitung inflasi akan mencapai 6,5 persen sehingga harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Jika memakai formula yang ada di dalam PP No 36/2021, maka kenaikan upah sekitar 2-4 persen, dibawah perkiraan inflasi.

Kajian Litbang Partai Buruh memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 4 - 5 persen pada Januari – Desember 2022. Dengan begitu, menurut Iqbal, kenaikan upah bisa berada di kisaran 6,5 - 13 persen dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Dengan kata lain, kenaikannya harus lebih tinggi dari angka inflansi dan ditambah dengan alpha atau pertumbuhan ekonomi,” ucap Said.

Iqbal menegaskan jika Menaker berserikeras memakai PP Nomor 36 tahun 2021 sebagai dasar formula penghitungan upah, para buruh akan melakukan aksi protes bergelombang dan membesar.

Buruh akan melakukan mogok kerja nasional pada pertengahan Desember yang akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh Indonesia.

Halaman:

Editor: Sarwani

Tags

Terkini

X