Kemiskinan Naik, Pemerintah Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp476 triliun di 2023

- Jumat, 20 Januari 2023 | 19:20 WIB
Penduduk miskin Indonesia (UNICEF Indonesia)
Penduduk miskin Indonesia (UNICEF Indonesia)

Watyutink.com – Pemerintah mengalokasikan dana sedikitnya sebesar Rp476 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran perlindungan sosial tersebut digunakan untuk memberikan hasil nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Untuk 2023 anggaran perlindungan sosial di APBN Rp476 triliun. Saya bersama Menteri Sosial melihat aktivitas apa dari Kementerian Sosial yang memang betul-betul memberikan hasil nyata, untuk terus dijaga dan dijalankan," kata Menkeu Sri Mulyani di Malang, Jumat (20/1/2023).

Sri Mulyani bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini menemui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari sejumlah program Kementerian Sosial. Bantuan yang telah disalurkan pemerintah diharapkan memberikan dampak positif kepada para KPM.

"Saya senang, semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan pada APBN, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi," kata Sri Mulyani

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan angka kemiskinan September 2022 naik 0,03 persen dibandingkan dengan Maret 2022 menjadi 9,57 persen. Pemerintah berupaya mengantisipasi agar angka kemiskinan tidak kembali naik pada 2023.

Sri Mulyani mengakui anggaran perlindungan sosial pada 2023 tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hanya memiliki komponen yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kondisi tahun lalu Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19 yang cukup berat, ditambah adanya fluktuasi harga minyak goreng di dalam negeri.

Mengatasi masalah tersebut, ada sejumlah bantuan sosial yang disalurkan seperti subsidi upah, bantuan pedagang kaki lima, bantuan minyak goreng. Namun pada tahun ini program bantuan tersebut akan disesuaikan.

"Tahun 2022 memang situasi pandemi dan ada guncangan seperti harga minyak goreng. Jadi ada beberapa anggaran yang pada 2022 tidak diteruskan. Program 2022, nanti akan didesain ulang, tergantung kepada kementerian dan lembaga," ujar Sri Mulyani.

Editor: Sarwani

Tags

Terkini

OJK Minta Pelaku Jasa Keuangan Lindungi Konsumen

Selasa, 14 Maret 2023 | 21:11 WIB

DPR Minta RPP DBH Kelapa Sawit Segera Diwujudkan

Kamis, 9 Februari 2023 | 07:02 WIB

Kelapa Sawit Masa Depan Perekonomian Indonesia

Kamis, 9 Februari 2023 | 06:55 WIB

Kelapa Sawit Masa Depan Perekonomian Indonesia

Kamis, 9 Februari 2023 | 06:55 WIB

Sukuk CIMB Niaga Finance Oversubscribed 4,6 Kali

Kamis, 2 Februari 2023 | 20:59 WIB

CIMB Niaga Finance Terbitkan Sukuk Rp1 Triliun

Selasa, 10 Januari 2023 | 11:06 WIB

Indonesia Diminta Berhati-hati Kelola Makro Ekonomi

Kamis, 22 Desember 2022 | 14:49 WIB

BI: Penyaluran Kredit Baru Meningkat November 2022

Senin, 19 Desember 2022 | 15:07 WIB
X