• Rabu, 10 Agustus 2022

BPJS: Tugas Presiden yang Tidak Tuntas

- Kamis, 31 Oktober 2019 | 14:00 WIB
Sumber Foto : tribunnews.com
Sumber Foto : tribunnews.com

PRESS RELEASE INDEF

Nomor : A.071/Release/INDEF/X/2019

Jakarta, 30 Oktober 2019

Kebijakan dan program BPJS tidak boleh diakui sepihak oleh pemerintah yang sedang berkuasa dan sedang menjalankannya. Proses perjuangan jaminan kesehatan dan jaminan sosial sudah terjadi puncaknya pada dua puluh atahun lalu pada masa reformasi ketika amandemen UUD 1945 diselesaikan. Amandemen UUD 1945 pada masa reformasi tersebut langung mengamanatkan agar pemerintah dalam hal ini Presiden untuk menjalankan program jaminan sosial dan kesehatan, sesuai pasal 28H. Berbeda dengan ratusan atau ribuan program di dalam APBN, amanat untuk menjalankan kebijakan ini bersifat langsung sehingga jika presiden tidak melaksanakannya, itu berarti melanggar Undang-undang Dasar, dalam hal ini Pasal 28H. Pasal tersebut mendapat perhatian khusus dalam amandemen UUD 1945 dan langsung sebagai amanat tertinggi yang harus dijalankan oleh presiden.

Pasal 28 H yang berbunyi: Ayat 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; ayat 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Jika karena sebab-sebab manajemen kebijakan BPJS bangkrut dan berhenti, maka secara ketatanegaraan, presiden dapat dikenakan tudingan melanggar undang-undang dasar. Jika presiden mengurangi atau menghentikan dana desa, dana alokasi khusus, subsidi untuk BUMN dengan nama PMN, atau mengurangi raskin, maka tidak ada delik khusus karena tidak ada secara eksplpisit di dalam undang-undang dasar. Tetapi jika BPJS berhenti, maka presiden melanggar Pasar 28H, ditambah lagi pasal yang memperkuat, yakni Pasal 34 ayat 2.

Pasal 34, ayat 2 berbunyi: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pada masa sebelumnya sudah 30 tahun kebijakan ini tidak tidak berhasil dijalankan karena alasan tidak ada dana yang cukup untuk menjalankannya mengingat Indonesia tergolong kelompok berpenduduk paling besar di dunia. Pada masa reformasi kebijakan ini ditetapkan dalam UUD 1945 tetapi sulit dilaksanakan pada masa Habibie, Gusdur dan Megawati karena krisis ekonomi.

Baru pada masa SBY pogram ini dijalankan karena menyadari bahwa jaminan sosial kesehatan adalah amanah langsung dari undang-undang dasar. Tetapi menteri keuangan pada waktu itu keberatan karena merasa akan membangkrutkan APBN, meskipun akhirnya terlaksana sampai masa Jokowi sekarang ini. Tetapi BPJS pada masa sekarang menjadi kisruh dan dibiarkan begitu saja tanpa perhatian, dukungan dan tanpa uluran tangan pemerintah secara seksama. Padahal bisa mencontoh banyak negara lain, yang sudah menjalankan kebijakan jaminan sosial dan kesehatan ini sudah sampai 1 abad lamanya. Kita baru saja menjalankannya tapi sudah bermasalah berat, yang bisa membangkrutkan BPJS.

Halaman:

Editor: Didik J. Rachbini, Prof., Dr.

Terkini

Orasi Kebudayaan Erros Djarot

Rabu, 6 Juli 2022 | 16:00 WIB

Perkembangan Terkini Virus Corona (COVID-19)

Senin, 6 Juni 2022 | 06:00 WIB

Green Faith for Earth Day

Selasa, 26 April 2022 | 16:00 WIB

SYIAR RAMADAN DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

Kamis, 21 April 2022 | 10:00 WIB

Derma Semeru Melalui Kuliner Nusantara

Senin, 3 Januari 2022 | 10:45 WIB

EVALUASI DAN OUTLOOK 2022 EKONOMI POLITIK INDONESIA

Rabu, 29 Desember 2021 | 10:15 WIB

Bersatu dalam Karya Sastra

Jumat, 26 November 2021 | 11:00 WIB

PEMULIHAN EKONOMI DITENGAH KENAIKAN INFLASI DUNIA

Kamis, 25 November 2021 | 11:00 WIB

Malam Ini UI Gelar Syiar Maulid di MAC

Senin, 15 November 2021 | 14:00 WIB

BISNIS DIBALIK PANDEMI

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:15 WIB
X