“Kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah, sebetulnya baik-baik saja asal kemudian bisa dilaksanakan dengan konsisten. Dalam rangka itu akan lebih baik lagi jika semua kebijakan dan strategi yang disusun hendaknya saling mendukung satu sama lain,” demikian disampaikan Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ketika dihubungi pada Selasa (26/05/2020) menanggapi langkah pemerintah yang menggelar sebanyak 340 ribu personil TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat.
Alamsyah Saragih
“Tanpa konsistensi dan saling dukung antara kebijakan satu dengan lainnya maka upaya untuk mencegah laju kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia akan terus menemui hambatan” sambung Alamsyah.
Langkah menggelar ratusan ribu pasukan di empat Provinsi dan 25 kabupaten/kota di Indonesia ditempuh oleh pemerintah dalam upaya mencegah laju kenaikan angka terpapar covid-19 di Indonesia. Juga, sebagai upaya prakondisi untuk melaksanakan era “The New Normal” yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Dalam keterangan di depan awak media kemarin (26/05/2020) Presiden Jokowi menyatakan bahwa The New Normal berlaku di wilayah yang R-0 atau indeks penularan corona sudah di bawah 1.
“Tatanan baru akan segera dimulai khususnya di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang dipilih dan memiliki riyawat R-0 di bawah 1 dan diperkirakan pada sektor tertentu di lapangan bisa mengikuti tatanan normal baru” ujar Jokowi di sela peresmian mall baru di kawasan Bekasi.
Empat propinsi yang masuk dalam rancangan New Normal antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Sementara 25 kabupaten/kota yang disiapkan antara lain Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Palembang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Gresik, Kota Palangkaraya, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.
Sementara itu Mariska Lubis, Pengusaha dan mantan jurnalis senior menyatakan, langkah pemerintah untuk menggelar pasukan dalam rangka menyongsong era New Normal tidak akan berpengaruh banyak dalam melancarkan kembali roda bisnis dan perekonomian.
