• Selasa, 9 Agustus 2022

ProDem Ajukan Judicial Review UU No 2/2020

- Jumat, 5 Juni 2020 | 16:36 WIB
Sumber Foto : Pril Huseno
Sumber Foto : Pril Huseno

Pers Rilis ProDem (Jaringan Aktivis ProDem)

Permohonan Judicial Riview ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut UNTUK MEMBATALKAN UU NO 2/2020 Tentang; Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuanagan Untuk Penaganan  Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan / Atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem

Keuangan menjadi Undang-Undang  Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menolak UU No 1/2020 disahkan karena UU ini berpotensi melanggar konstitusi. Pasalnya ada beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan Negara.

Misalnya di Pasal 12 Ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan Postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-undang atau yang setara.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian, RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 UUD RI Tahun 1945.

Perpu di Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Batas Atas Defisit yang tidak ditentukan, maka hal itu akan mereduksi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan Negara.

Perpu No. 1 Tahun 2020 dalam Pasal 2 menetapkan batasan defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari PDB. klausul dalam Perppu itu hanya menyebutkan melampaui 3 persen dari PDB, tetapi tidak menjelaskan batas atas.

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Orasi Kebudayaan Erros Djarot

Rabu, 6 Juli 2022 | 16:00 WIB

Perkembangan Terkini Virus Corona (COVID-19)

Senin, 6 Juni 2022 | 06:00 WIB

Green Faith for Earth Day

Selasa, 26 April 2022 | 16:00 WIB

SYIAR RAMADAN DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

Kamis, 21 April 2022 | 10:00 WIB

Derma Semeru Melalui Kuliner Nusantara

Senin, 3 Januari 2022 | 10:45 WIB

EVALUASI DAN OUTLOOK 2022 EKONOMI POLITIK INDONESIA

Rabu, 29 Desember 2021 | 10:15 WIB

Bersatu dalam Karya Sastra

Jumat, 26 November 2021 | 11:00 WIB

PEMULIHAN EKONOMI DITENGAH KENAIKAN INFLASI DUNIA

Kamis, 25 November 2021 | 11:00 WIB

Malam Ini UI Gelar Syiar Maulid di MAC

Senin, 15 November 2021 | 14:00 WIB

BISNIS DIBALIK PANDEMI

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:15 WIB
X