Pikiran Bebas - Watyutink

PIKIRAN BEBAS

Read Article

Pikiran Bebas

Efek Tetesan ke Bawah Untuk Petani Tembakau?

Pemerintah perlu mengatur agar petani tembakau tidak dirugikan oligopsoni perdagangan tembakau nasional.
21, September 2019

OPINI (0)
Read Article

Pikiran Bebas

Turun Gunung

Saat telah mencapai puncak tertinggi itu, kadang manusia selalu lupa pada pepatah: sudah saatnya Anda turun gunung, untuk menyebarkan peradaban, keadaban, dan pencerahan ke setiap penjuru kehidupan.
21, September 2019

OPINI (0)
Read Article

Pikiran Bebas

Alam Bawah Sadar Kolektif

Berpikir itu sulit, maka manusia cenderung menghakimi.
21, September 2019

OPINI (0)
Read Article

Pikiran Bebas

Kenaikan Cukai Rokok Sebesar 23 Persen Masih Sebatas Gimmic Policy

Kebijakan tersebut masih sebatas gimmic policy, mengingat belum ada aspek legalitasnya.
20, September 2019

OPINI (0)
Read Article

Pikiran Bebas

Gerakan Merongrong Demokrasi

Demokrasi dipersembahkan bukan bagi rakyat namun diri penguasa sendiri sambil berdendang lagu “Self-Service” yang pada bait pertamanya diawali teks: Bagi Diriku, Aku Mengabdi.
20, September 2019

OPINI (0)

foto

Efek Tetesan ke Bawah Untuk Petani Tembakau?

Pemerintah perlu mengatur agar petani tembakau tidak dirugikan oligopsoni perdagangan tembakau nasional.

foto

Saat telah mencapai puncak tertinggi itu, kadang manusia selalu lupa pada pepatah: sudah saatnya Anda turun gunung, untuk menyebarkan peradaban, keadaban, dan pencerahan ke setiap penjuru kehidupan.

foto

Alam Bawah Sadar Kolektif

Berpikir itu sulit, maka manusia cenderung menghakimi.

foto

Kenaikan Cukai Rokok Sebesar 23 Persen Masih Sebatas Gimmic Policy

Kebijakan tersebut masih sebatas gimmic policy, mengingat belum ada aspek legalitasnya.

foto

Gerakan Merongrong Demokrasi

Demokrasi dipersembahkan bukan bagi rakyat namun diri penguasa sendiri sambil berdendang lagu “Self-Service” yang pada bait pertamanya diawali teks: Bagi Diriku, Aku Mengabdi.

foto

Revisi UU KPK Strategi Parlemen Memperlemah Jokowi

Bukan tidak mungkin revisi UU KPK adalah sebuah titik balik politik parlemen yang justru ingin melemahkan politik Jokowi yang dianggap menguntungkan koruptor.

TOPIK TERPOPULER

Alternative title

Proklamasi Korupsi

18 September 2019

Alternative title

Etika Bisnis dalam Kasus KPAI vs PB Djarum

19 September 2019

Alternative title

Melumpuhkan KPK, Memuluskan Agenda Siapa?

4 OPINI | 20 September 2019

PENALAR

Alternative title

Selengkapnya

Budayawan, pengamat media

Arswendo Atmowiloto

Budayawan, pengamat media

Alternative title

Selengkapnya

.

Rumayya Batubara, Ph.D.

Akademisi Universitas Airlangga Surabaya

Alternative title

Selengkapnya

.

Eka Ristri

Dirut PT Srikandi Kriya Madani, Ketua Umum LPMM (Lembaga Pemberdayaan Masy Mandiri)

Alternative title

Selengkapnya

.

Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Alternative title

Selengkapnya

.

Nur Iman Subono, Dr.

Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

Alternative title

Selengkapnya

.

Yusdi Usman

Kandidat Doktor Sosiologi UI

Alternative title

Selengkapnya

Nawawi Bahrudin

Direktur Eksekutif LBH Pers

Alternative title

Selengkapnya

.

Jamhari, Dr., S.P., M.P.

Dekan Fakultas Pertanian UGM

Alternative title

Selengkapnya

.

Mohammad Fathi Royyani, Dr.

Peneliti antropologi, human ecology, etnobotani LIPI

Alternative title

Selengkapnya

.

Dzulfian Syafrian

Peneliti INDEF

PENALAR TERPRODUKTIF

Alternative title

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Alternative title

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Alternative title

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri Duet Tango DPR & KPK Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1 Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia Politik Etika vs Politik Ekstasi Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik