• Rabu, 30 November 2022

UMP DKI 2023: Pemprov DKI Usul Naik 5,6 Persen, Buruh Minta 10,55 Persen

- Rabu, 23 November 2022 | 11:00 WIB
  Ilustrasi demo buruh menolak kenaikan harga BBM. (f: /ANTARA/Didik Suhartono/Pikiran-Rakyat.com)
Ilustrasi demo buruh menolak kenaikan harga BBM. (f: /ANTARA/Didik Suhartono/Pikiran-Rakyat.com)

Watyutink.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2023 naik sebanyak 5,6 persen atau setara dengan Rp4.901.738. Hal ini disampaikan dalam rapat Dewan Pengupahan yang berlangsung Selasa, 22 November 2022.

Pemprov DKI mengusulkan UMP DKI 2023 naik 5,6 persen,” ungkap Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dikutip dari Antara.

Jumlah kenaikan UMP ini lebih tinggi dari yang diusulkan kalangan pengusaha (Apindo). Apindo DKI mengusulan UMP DKI naik 2,62 persen atau setara dengan Rp4.763,293.

Namun sebaliknya, angka ini lebih rendah dari tuntutan buruh yang minta naik sebesar 10,55 persen atau Rp5.131.000.

Menurut Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Nurjaman, usulan kalangan pekerja tidak mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

"Usul total kenaikan upah pekerja dalam sidang pengupahan kedua di Balai Kota Jakarta pada Selasa ini sebesar Rp5.131.000 tersebut, tidak mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023," katanya di Jakarta, Selasa.

Selain itu, menurut Nurjaman, usulan buruh itu juga tidak mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menetapkan kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen. Pemerintah membuat aturan ini karena merasa perhitungan UMP jika merujuk ke PP Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, belum dapat mengakomodir dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi.

Walau demikian, menurut Nurjaman, ada kesamaan antara unsur Apindo DKI dan unsur pekerja dalam menentukan dasar acuan penentuan nilai UMP DKI 2023, yakni sama-sama tidak mengacu kepada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

X