BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi
Akibat Kebutuhan Dasar Transportasi Belum Terpenuhi

Masalah dasarnya, pemerintah tidak menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau. Terjangkau itu ada dua, terjangkau tarifnya dan bisa menjangkau masyarakat. Di era pak Harto, saat membangun kawasan perumahan oleh Perumnas ia tak hanya diikuti dengan bangun jaringan jalan, jaringan telepon, sekolah, tapi juga selalu memberi trayek angkutan umum. Saya perhatikan selalu begitu di seluruh Indonesia. Bisa bus Damri kalau kawasannya besar atau angkot jika kecil. Trayeknya menuju ke pasar. 

Tahun 1990, Jakarta membangun kawasan pinggiran, waktu itu termasuk pinggiran, di Klender yang kini dikenal dengan nama Perumnas Klender. Di sana dibuat dua trayek bus, Mayasari Bhakti dan PPD. Busnya dari Perumnas Klender ke Pasar Senen dan Tanah Abang melewati Jalan Diponegoro dan Jalan Sudirman, tempat orang-orang bekerja. Sekarang hal itu nggak dilakukan, padahal itu mendasar banget. Harusnya disediakan dulu (fasilitas angkutan umumnya). Kebutuhan dasar transportasi kita belum terpenuhi, makanya timbul masalah seperti ini. 

Kalau kebutuhan dasar transportasinya sudah ada, hal-hal kayak begini (angkutan online) gampang kok solusinya. Pemerintah Solo berhasil. Di sana taksi online tidak boleh ada yang baru. Dan taksi yang ada pakai (aplikasi) online. Motor tidak boleh angkut orang, barang boleh. Di Solo ojek motor berhasil diatur.  Bukit Tinggi, Serang, dan Salatiga ojek online dilarang. Pemda boleh mengatur. Di Jakarta malah menunggu aturan pusat. Itu keliru. Di DKI ambigu. Banyak aturan pusat dilanggar (contoh, Jalan Jati Baru, Tanah Abang, dipakai berjualan), tapi untuk online menunggu aturan pusat.

Banyak lembaga terkait angkutan online. Tidak hanya Kemenhub.  Ada kepolisian untuk masalah SIM. Ada pemda untuk uji kir. Ada masalah aplikasi yang jadi domainnya Kominfo. Dan ada hubungan kemitraan kerja yang jadi domain Kemenaker. Sementara ini, yang kerja baru Kemenhub. Kominfo saya sayangkan (belum kerja).  Mereka bisa menutup aplikasi (angkutan online), karena telah menciptakan kegaduhan. Kalau sekarang ditutup ya nggak bisa karena jadi bahaya. Seharusnya, ketika Kemenhub menetapkan jumlah kuota (driver angkutan online), Kominfo bergerak melarang aplikator menambah pengemudinya.             

Saya juga menyangsikan angkutan online berkontribusi Rp8 triliun dan memberi lapangan pekerjaan. Dari penelitian yang saya lakukan, kebanyakan pengemudi online tadinya punya pekerjaan, lalu beralih profesi. Mereka teriming-imingi pengasilan Rp8 juta per bulan. Padahal kalimatnya "bisa mencapai Rp8 juta." Orang-orang ini meninggalkan pekerjaan mereka sebelumnya, mulai dari petani, nelayan, guru, dosen, supir angkot, supir truk. Saya pikir lagi, kalau semuanya beralih jadi supir angkutan online, sekarang profesi-profesi itu siapa yang mengisi? Artinya, meski memberi kontribusi Rp8 triliun, di sektor-sektor lain justru menurun (karena SDM-nya tersedot angkutan online). Hal-hal ini nggak dipikir. 

Angkutan online tidak bisa menjadi penghasilan utama. Seharusnya sambilan. Lalu, ini hanya bisa dilakukan di negara-negara yang struktur aturan mainnya ideal. Kita nggak ideal. Bagi kaum kriminal, ini jadi kesempatan. Benar, kan, kriminalitas banyak terjadi pada angkutan online (baik korban dan pelaku).         

PM 108/2017 ini bentuk kehadiran negara. Tapi sayangnya menterinya kurang tegas. Jadinya diulur-ulur. Padahal semakin diulur, semakin bermasalah. Apalagi sekarang tahun politik. Jadi politik juga ikut bermain. (ade)   

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF