BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta
Anggaran Infrastruktur Migas Minim, EBT Terkendala

Bukan skeptis. Namun persoalan energi di tanah air memang sangat kompleks. Saking ruwetnya, permasalahan energi tak sekadar dilematis, kini dikenal Trilema Energi.

Sejak tahun 2004, Indonesia sudah menjadi net importir minyak bumi. Berturut-turut sejak saat itu, lifting minyak terus menurun hingga titik nadir 600-700 ribu bph, UU Migas berkali-kali di judicial review di Mahkamah Konstitusi, tak ada lagi kilang minyak yang dibangun (kilang terakhir yang dibangun adalah Kilang Balongan tahun 1995).

Padahal, menurut Data BP World Statistic, produksi minyak bumi Indonesia pernah mencapai 1,65 juta bph pada 1977. Indonesia ada di jajaran 11 negara produsen minyak terbesar di dunia. Sumbangan sektor migas kepada penerimaan nasional sebesar 62,88 persen terhadap penerimaan negara. Kini, kontribusi sektor migas pada penerimaan negara tinggal 26,4 persen (tahun 2016).

Di sisi lain, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) belum bisa diandalkan sebagai alternatif pengganti migas. Tarik ulur kebijakan sangat kental terasa. Belum ada payung hukum yang kuat untuk mendorong pengembangan EBT yang potensinya mencapai 441 gigawatt (GW). Sejauh ini yang baru terealisasi sebesar 8,89 GW.

Pengembangan EBT di Indonesia didorong melalui UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan juga UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Belum ada UU tentang EBT secara khusus. Dalam UU Energi, sumber energi baru (EB) adalah sumber energi yang dapat berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal). Sementara sumber energi terbarukan (ET) adalah sumber energi yang sifatnya dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

UU Energi secara umum telah mengamanatkan adanya diversifikasi sumber energi menggunakan EBT. Pasal 20 dan 21 secara eksplisit menegaskan tentang wajibnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan EBT sesuai dengan kewenangannya dan juga para pelaku EBT dapat memperoleh kemudahan atau insentif untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Dalam Pasal 29, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyediaan dan pemanfaatan dan diarahkan terutama untuk pengembangan EBT dalam rangka menunjang tumbuhnya industri energi nasional yang mandiri. Pasal 30 ayat 3 juga menyatakan aktivitas pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang EBT dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan. UU Panas bumi juga mengamanatkan prioritas terhadap pemanfaatan tenaga panas bumi untuk pembangkit listrik dengan memberikan kemudahan dan fasilitas insentif bagi para pengembangnya. Namun demikian, baik UU Energi dan UU Panas Bumi belum seperti yang diharapkan. Pemerintah terlalu lamban membuat payung hukum aturan turunannya, baik PP,  Perpres dan seterusnya.

Akibatnya, capaian bauran EBT dalam pembangkitan tenaga listrik baru mencapai 7081,93 MW atau sekitar 11,87 persen (2016) yang terdiri dari 76 persen tenaga air, 23  persen tenaga panas bumi, 0,23 persen tenaga surya, dan 0,02 persen tenaga angin. Dari segi dukungan anggaran, dana pengembangan EBT saat ini di APBN 2018 hanya Rp1,5 triliun rupiah. Meskipun ada kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp827 miliar rupiah dengan total pagu Rp1 triliun untuk pembiayaan infrastruktur EBT yang didanai pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu mendorong strategi dengan mendukung pendanaan pihak swasta untuk merealisasikan pengembangan EBT ini.

Untuk panas bumi, berbagai kendala yang terjadi selama ini antara lain adalah biaya eksplorasi yang tinggi (8–9 persen dari total biaya) dan juga waktu eksplorasi yang lama, mekanisme pengelolaan antara pemilik izin wilayah kerja dan pemilik modal, harga jual listrik ke PLN, pengadaan lahan dan lingkungan, akurasi penelitian dan data cadangan panas bumi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF