BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Antisipasi Stok Pangan dan Gejolak Harga

Jika kondisi makin tidak terkendali dan harus dilakukan karantina terbatas, tetapi akan ada konsekuensinya. Pemerintah harus antisipasi lockdown ini. Pemerintah harus menjamin kepastian pangan dari sisi stok, harga, dan akses.

Jika pemerintah me-lockdown maka amankan stok makanan. Dalam jangka pendek jka tidak diantisipasi maka akan berdampak pada kenaikan harga pangan

Beberapa komoditas harganya naik seperti gula pasir yang sudah mencapai 31 persen, bawang putih 36 persen, cabe 16 persen, juga bawang merah. Yang lain seperti beras dan minyak goreng belum tentu stabil harganya ke depan. Guna meredam gejolak harga pemerintah petakan stok pangan, potensi demand, dan harus transparan mengenai stok pangan. Masyarakt bisa memonitor apakah stok pangan cukup di daerah itu untuk menciptakan ketenangan.

Pemerintah juga perlu mencermati pergerakan nilai tukar rupiah. Jika harus mengimpor maka harga di tingkat konsumen akan naik. Pemerintah juga menyiapkan skenario untuk daerah zona merah yang terdampak. Harus ada realokasi anggaran.

Pemerintah juga harus mengantisipasi panic buying, apakah dengan mengawasi atau mengatur ketersediaannya. Dalam prakteknya aparat harus benar-benar mengawasi. Jangan sampai terjadi penimbunan. Diawasi juga transaksi e-commerce yang bisa digunakan untuk menimbun.

Untuk sektor informal pemerintah menaikkan bantuan tunai Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu tetapi perlu juga bantuan natura. Disusun mekanisme deliverinya terutama untuk orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19.

Selain door-to-door, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan logistik. Mereka dapat hidup dengan bekerja sama dengan pemerintah tetapi harus dijaga keselamatan pekerjanya.

Industri kecil menengah dan sektor informal melibatkan 77 juta orang tenaga kerja atau sekitar 54 persen. di Jakarta saja terdapat 1,5 juta pekerja informal yang mendapatkan Rp300 ribu per bulan untuk kompensi agar tetap berada di rumah. Dana itu kecil, apakah cukup? Malaysia memberikan 500 ringgit atau Rp1,8 juta per bulan.

Dalam APBN 2020 alokasi bansos sebesar 6 persen dari total belanja pemerntah pusat. Masih ada ruang. Pemerintah bisa merealokasi Rp43 triliun dari perjalanan dinas. Sebanyak 50 persen untuk bansos menengah bawah dan pekerja informal.

Saat ini sistem dan mekanisme penyaluran bansos kurang jelas bagaimana bantuan tersebut bisa sampai. Perlu dibenahi.

Sasaran bansos harus ditujukan kepada; 1. Kelompok yang sudah menjadi penerima bansos. Ini harus di-review lagi. 2. Rumah tangga pensiunan. Masih terima gaji pensiun tetapi tidak cukup. 3. Wanita berpendapatan rendah dan sedang hamil. 4. Lansia, 5. Tenaga kerja informal.

Di sisi lain, pemerintah memaksakan kartu pra-kerja tapi kondisi ekonomi saat ini sedang turun sehingga tidak mungkin setelah latihan dapat terserap seluruhnya, maka lebih baik anggaran untuk pra-kerja diberikan kepada pekerja yang terancam lay off di sektor yang terdampak. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila