BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia  
BPJS Angin Surga Bagi Perawatan Kesehatan

Sesuai dengan amanat UU Sistem Kesehatan Nasional Nomor 40 Tahun 2004 kemudian diimplementasikan melalui UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang BPJS, ditekankan bahwa BPJS Kesehatan dapat menanggung tindakan medis yang dilakukan kepada peserta BPJS hingga dinyatakan sembuh secara medis. Ini menjadi "angin surga" bagi pihak pasien yang harus menjalani perawatan kesehatan.

Setelah adanya BPJS kesadaran masyarakat ke rumah sakit pun meningkat. Akibatnya muncul masalah baru terkait ketersediaan ruang inap atau perawatan di rumah sakit. Ruang rawat di RS tidak sebanding dengan pasien yang menggunakan BPJS.

Berdasarkan data BPJS, per tanggal 25 Agustus 2017, peserta BPJS Kesehatan mencapai 180,7 juta jiwa atau sekitar 70 persen dari total penduduk indonesia. Sedangkan jumlah penyedia fasilitas kesehatan yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak BPJS hingga 1 September 2017 hanya sekitar 26.971 unit kesehatan.

Sehingga rasio antara kenaikan jumlah peserta BPJS dan pertumbuhan ruang rawat cenderung "jomplang". Bisa dikatakan penyelenggara negara termasuk BPJS Kesehatan belum melaksanakan regulasi di atas sepenuhnya. Bahkan mungkin dilapangan masih ada "mafia" yang bermain untuk memaksimalkan benefit dalam operasional pelayanan kesehatan.

Skema sistem BPJS mirip dengan asuransi yaitu subsidi silang dari premi yang dibayarkan oleh orang yang sehat kepada orang yang sakit. Sehingga tentu saja jika jumlah peserta sehat jauh lebih sedikit dari pada jumlah peserta yang sakit, maka BPJS akan defisit terus.

Jumlah peserta yang kian meningkat, tingkat pertumbuhan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS cenderung rendah, banyaknya peserta yang sakit, banyaknya berbagai variasi modus akal-akalan baik dari peserta maupun penyedia faskes, serta tingginya tunggakan iuran oleh peserta menjadi kombinasi yang tak terelakkan.

Sejak awal berdiri BPJS terus mencatat laporan keuangan yang defisit. 2014 defisit 3,4 triiun. 2015 tercatat defisit 5,7 triliun. 2016 meningkat lagi menjadi 9,7 triliun. Dan semester 1 2017 defisitnya sudah mencapai 5,8 triliun.

Permasalahan keuangan yang dialami BPJS ini memang relatif berpengaruh pada penurunan kualitas layanan kesehatan. Tapi bagaimanapun bukan menjadi alasan bahwa peserta BPJS harus terlantar dan menjadi pasien kelas dua.

Tanggung jawab BPJS untuk sepenuhnya melaksanakan regulasi, memperbaiki manajeman keuangan, meminta OJK dalam melakukan pembimbingan dan terus melakukan sosialisasi serta pendekatan agar semakin banyak faskes yang bisa bekerjasama.

Tanggung jawab faskes antara lain mentaati regulasi terkait kesehatan, menyediakan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif dan mengutamakan pelayanan bagi pasien gawat darurat, menghilangkan permainan mafia yang hanya mengedepankan benefit dan marjin pelayanan yang tinggi.

Kasus Debora ini sangat memilukan, dan sangat disesali oleh semua pihak. Namun, hendaknya kita berpikir jernih, tidak melihat hanya dari satu sisi. Kita bisa melihat berapa persen layanan kesehatan yang berhasil dilaksanakan oleh BPJS dibandingkan dengan beberapa kasus mencuat dimedia. Jangan sampai hanya berfikir bahwa kesehatan menjadi tidak bernilai hingga kesakitan tiba.

Berkaitan dengan pelayanan RS itu tentunya konteks berbeda karena fungsi sosial RS itu haruss dikedepankan. Bahkan kemkes harus membuat aturan yang tegas jika RS menolak pasien tentunya sampai ke sanksi pidana.

(cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF