BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia
Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan

Setiap kalangan yang masuk DPR pasti ada plus minusnya, apakah ia pebisnis, artis, bahkan akademisi sekalipun.  Yang penting adalah sistem kontrol di dalam DPR sendiri yang harus dibangun untuk meminimalisasi konflik kepentingan.

Untuk mereka yang berasal dari kalangan pebisnis,salah satu yang dikhawatirkan adanya benturan kepentingan dalam kebijakan, misalnya, dalam bentuk support UU yang dikeluarkan oleh DPR. Di sini mekanisme kontrolnya harus dilihat lagi dari sisi good governance dan integritasnya.

Saat ini yang bisa dilakukan adalah dengan membenahi governance untuk menghindari kesepakatan yang tidak objektif, tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Namun peluang terjadinya benturan kepentingan yang menjadi kontroversi di masyarakat tetap ada pada setiap kalangan.

Dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini melalui pemilihan langsung tidak bisa dihindari terpilihnya orang-orang yang mempunyai kapital yang bisa membiayai kampanye sehingga memiliki kesempatan lebih besar untuk bisa maju sebagai wakil rakyat atau pimpinan daerah, walaupun ada orang-orang yang lebih kompeten untuk masuk jadi anggota DPR.

Di sisi lain, kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa semua pebisnis yang masuk ke DPR mempunyai konflik kepentingan. Ini yang harus dibangun. Walaupun dia pebisnis, ketika sudah menjadi anggota DPR harus menjaga profesionalitas dan integritas. Karena itu diperlukan pemantauan juga.

Governance di DPR saat ini masih kurang baik. Masih ada kesepakatan (deal) di belakang yang rawan mempengaruhi kebijakan atau keberpihakan dalam satu kasus atau isu yang melibatkan DPR. Karena itu harus dibangun satu sistem pengawasan, penghargaan dan hukuman.

Di samping itu, peran KPK harus diperkuat. Jika peran KPK menjadi lemah, justru akan memperlemah pengawasan terhadap adanya benturan kepentingan. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!             Perekonomian Dunia Masih Dihantui Ketegangan dan Ketidakpastian             Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong