BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior
Berhenti Menjadikan Petani Sebagai Tumbal Pembangunan

Pangan merupakan komponen penyumbang inflasi terbesar. Impor pangan pemerintah ingin pasokan pangan cukup agar harga pangan tetap rendah. Oleh pemerintah, beberapa komoditas seperti gula dipatok dengan harga rendah yang mengikuti mekanisme pasar. Seperti cabe atau daging, dijaga tetap rendah dengan membuka lebar keran impor. Aneh. Ini menutup kemungkinan petani pulih ekonominya setelah gagal panen.

Kebijakan pemerintah selama ini pada dasarnya membuat petani menjadi tumbal dari “prestasi” pemerintah: pertumbuhan ekonomi tinggi dengan inflasi rendah. Para petani berkorban mensubsidi warga lain, terutama di perkotaan, dengan rendahnya harga pangan.Bisa dipahami jika pemerintah takut inflasi.

Terlihat kebijakan impor pangan sejak Soeharto hingga Jokowi tak lain hanya jalan pintas dan berbahaya karena menindas dan merugikan petani yang dihadapkan pada problem struktural.

Menurut Sensus 2013, rata-rata pendapatan pertanian Rp2 juta per hektare per bulan. Khususnya di Jawa, jarang petani punya lahan seluas 1 hektar, rata-rata hanya 0,25 hektar. Artinya, pendapatan rata-rata mereka hanya Rp500 ribu per bulan. 

Perubahan iklim membuat risiko gagal panen makin besar. Sementara itu, pemakaian pestisida/insektisida secara jor-joran telah merusak tanah, membuat ongkos produksi pertanian terus meningkat. Dalam situasi seperti itu, pemerintah tidak banyak membantu dan justru menindas petani sejak Orde Baru. Dalam jangka panjang, petani makin miskin dan sektor pertanian terus merosot. Pertanian akhirnya ditinggalkan orang. Mustahil kita mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan.

Adakah cara meningkatkan ekonomi petani tanpa memicu inflasi? Ada. Tapi pemerintah terlalu malas untuk mengeksplorasinya, apalagi berusaha mewujudkannya di lapangan.

Penguatan koperasi adalah salah satu solusi potensial untuk meningkatkan pendapatan petani tanpa memicu inflasi. Ide dasarnya adalah mengembangkan koperasi tani yang bisa langsung berhubungan dengan koperasi konsumen atau pedagang pasar. Rantai perdagangan menjadi lebih pendek. Dengan itu petani memperoleh harga bagus tanpa membebani konsumen dengan harga tinggi. Dengan koperasi yang meringkas rantai perdagangan, harga di tingkat petani bisa naik tanpa harus meningkatkan harga di tingkat konsumen.

Problem logistik (supply-chain) pangan nasional tak bisa dipecahkan dengan membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Tapi, dengan memberdayakan petani dan konsumen untuk membentuk koperasi. Cara ini justru lebih murah dibanding membangun infrastruktur fisik yang padat modal dan membebani keuangan negara.

Kita perlu meniru Korea Selatan yang mengkonsolidasikan koperasi sejak 1960-an. Koperasi di Korsel salah koperasi pertanian terbesar di dunia dari segi omset. Mereka menguasai porsi besar sektor pertanian dan perikanan negeri itu. Mereka juga memiliki outlet pangan yang meringkas rantai pemasaran. Petani makmur, tanpa membebani konsumen, dan membuat pemerintah khawatir akan inflasi.

Koperasi punya manfaat lebih dari sekadar meringkas supply-chain. Koperasi bisa menjadi medium untuk membedayakan petani baik dalam pengetahuan/ketrampilan budidaya, manajemen maupun pemasaran; serta dalam menerapkan good agricultural practices.

Secara keseluruhan, sektor pertanian benar-benar menjadi kuat. Dan hanya itu yang bisa menjamin ketahanan pangan negeri kita. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?