BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) -  Surakarta
Bisa Jadi Karena Anggaran Terbatas

Mencermati perdebatan BUMN atau swasta, sebetulnya menurut saya tergantung orientasi pemerintahannya. Sejak zaman Bung Karno memang kalimat “dikuasai oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945, itu yang membedakan Bung Hatta dan Bung Karno. Kalau menurut Bung Hatta swasta boleh masuk, tapi kalo Bung Karno semuanya oleh Nlnegara.

Pada awal Orde Baru, oleh Soeharto semua diserahkan ke swasta, itu karena negara tidak punya dana sehingga semua diserahkan ke swasta. Jadi kalau ekonomi sedang bagus, yang digunakan adalah negara, tapi begitu ekonominya sedang turun, yang digunakan adalah swasta.

Kalau sekarang ini saya melihat negara sedang kuat, maka kemudian BUMN yang digunakan. Karena mungkin BUMN juga masih perlu banyak pekerjaan sebab tidak ada lagi penyertaan modal sehingga BUMN dimanfaatkan betul, dengan target-target tertentu.

Di beberapa tempat, misalnya saat pembangunan tol trans Sumatera, Pak Jokowi sering menyebutkan akan meninjau sebanyak empat kali supaya jalan tol itu jadii. Nah itu pasti menterinya akan datang meninjau 8 kali, Dirjen nya 13 kali, Direkturnya 32 kali, jadi selalu begitu. Dengan demikian kelihatan bahwa kenapa diserahkan ke BUMN itu bisa jadi karena ada target pembangunan yang diberi tenggat waktu secepatnya. Sepertinya masuk wilayah politik itu. Tapi dengan demikian risikonya ya sektor ril, tidak tumbuh seperti yang diharapkan.

Beda dengan SBY, dia menganggarkan Rp300 triliun tidak untuk infrastruktur, tetapi untuk subsidi, sehingga masyarakat bisa agak bernafas, kalau sekarang ini tidak ada subsidi. Lagipula sekarang infrastruktur yang dibuat itu padat modal bukan padat karya. Sehingga spin-over nya ke masyarakat tidak berdampak. Jalan memang jadi tapi ekonomi rakyat tidak bergerak.

Tapi lalu saya berpikir Pak Jokowi selama hampir satu periode ini memang kelihatannya sedang mencari bentuk. Sedang dicoba untuk ke arah infrastruktur itu berhasil apa tidak. Pak Harto dulu itu bisa hebat kan butuh waktu 32 tahun misalnya. Jadi memang untuk mengelola pemerintahan yang cuma llima tahun itu tidak gampang. Bukan berarti saya bicara harus dua periode. Tapi saya berpikir mungkin segala sesuatu sedang di ujicoba dulu. Ada faktor-faktor tertentu yang secara prioritas harus dilakukan. Mungkin ya infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN itu walau dengan dana utangan. Nanti yang bayar utangnya ya Negara, Negara berarti BUMN. Tujuannya BUMN yang membangun agar bisa dikontrol lebih ketat.

Jadi menurut saya kenapa porsi swasta amat minim diberikan, karena bisa jadi faktor penganggaran yang tidak memungkinkan diberikan kepada swasta, yang nampaknya biasa diberi pekerjaan ‘ngesub’ pekerjaan BUMN. Karena saat ini anggaran ketat, maka daripada urusan mengontrol swasta, maka lebih baik dikerjakan oleh BUMN sendiri saja. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF