BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?

Sejarah akan berulang demikian ada ungkapan yang sering dikutip orang. Apakah sejarah investasi Freeport Mc Moran di Papua tahun 1967 akan berulang pada investasi Inpex Corp. di Blok Masela tahun 2019? Serupa tapi tak sama demikian yang dapat disampaikan. Ada hal-hal yang serupa namun banyak juga hal-hal yang berbeda dan signifikan. Bagaimana kita menyikapinya terkait dengan kedaulatan energi Indonesia?

Konsep kedaulatan energi sudah menjadi hal yang bergaung berdampingan dengan konsep-konsep kedaulatan lainnya di Indonesia. Menurut saya, esensi kedaulatan adalah kendali penuh ada pada pihak yang berhak. Kedaulatan energi Indonesia secara singkat dimaknai sebagai kendali penuh atas energi oleh Indonesia. Pihak pengendali mengelola energi mengutamakan kepentingannya bukan kepentingan pihak lainnya.

Setelah terbengkalai sekitar 20 tahun maka Blok Masela mulai digarap melalui penandatanganan revisi rencana pengembangan (Plan of Development – PoD) oleh Ignasius Yonan, Menteri ESDM. Penandatangan ini merupakan tindaklanjut dari penandatangan Head of Agreement (HoA) oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dan President Direktur Inpex Indonesia Shunichiro Sugaya. Sesudah PoD diselesaikan maka Inpex akan menuntaskan Final Investment Decision (FID).

Peran pemerintah pernah dibahas panjang lebar terkait investasi migas dan tambang di Indonesia. Apakah sudah tepat pemerintah menjadi pihak yang berikatan dalam perjanjian bisnis dengan pihak swasta (investor asing)? Bukankah pemerintah lebih tepat sebagai pemberi izin konsesi yang tidak perlu mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pihak swasta? Karena sebagai pihak yang berikatan dalam suatu perjanjian maka akan timbul hak dan kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum. Kasus perpanjangan kontrak karya Freeport yang gonjang-ganjing karena ancaman membawa sengketa ke arbitrase internasional hendaknya menjadi pelajaran berharga.

Jika dalam kasus Freeport akhirnya muncul PT. Inalum (Persero) yang menjadi pihak untuk berikatan dengan PT. Freeport Indonesia dalam menguasai saham pengendali. Bagaimana dengan Blok Masela? Apakah PT. Pertamina (Persero) dipercaya untuk misi yang hampir sama dengan PT. Inalum (Persero)?

Untuk menepis opini liar yang berkembang di masyarakat tentang Blok Masela, maka tidak bisa tidak pemerintah harus transparan tentang apa yang terkandung dalam perjanjian dengan Inpex Corp. tersebut. Terlebih proses penentuan pengilangan gas dan minyak antara di darat atau di laut sudah berlarut diperdebatkan, meski berita terakhir menyebutkan proses tersebut dilakukan di laut untuk pemisahan minyak dan gas lalu gas disalurkan pipa ke darat. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat ikut mengawal proses produksi Blok Masela dan terhindar dari berbagai risiko yang mungkin muncul dari proyek tersebut.

Hal penting lain yang perlu disampaikan adalah bagaimana peran masyarakat dalam proyek pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela? Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dan tidak mendapat benefit malah menanggung dampak lingkungan hidup dan sosial proyek tersebut. SKK Migas bersama Kemenesdm bersama pemda kabupaten Maluku Tenggara Barat serta Provinsi Maluku menjadi ujung tombak dalam pengelolaan Lapangan Abadi Blok Masela untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Jangan mengulang lagi sejarah Freeport di Blok Masela. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar