BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)
Blok Masela Jangan Diserahkan Sepenuhnya Kepada Asing

Blok Masela akhirnya diserahkan bulat-bulat kepada Inpex Jepang. Kado presiden Jokowi dan para menterinya pasca pertemuan G20 beberapa waktu lalu di Tokyo. Ini bukan negosiasi tapi penyerahan diri, takluk 100 persen dibawah kaki perusahaan asing. Tindakan ini bahkan sebelum ludah para Capres 2019 kering setelah mereka berjanji tentang kedaulatan dan nasionalisme.

Tidak tanggung tanggung, blok migas terbesar di dunia ini diserahkan penuh untuk jangka 35 tahun dengan akumulasi jangka waktu kontrak 55 tahun. Jangka waktu yang merupakan usia rata rata orang Indonesia. Kalau anda sekarang berumur dewasa, pada saat anda mati tua nanti Blok ini masih berada di bawah genggaman asing.

Sebelumnya, Menteri ESDM meneken revisi Plan of Development (PoD) Blok Masela oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Inpex yang sebelum hanya memiliki kontrak sampai 2028, kini ditambah menjadi 2055.

Konon janjinya nanti kalau blok Masela 35 tahun ke depan masih ada sisanya buat bangsa Indonesia, buat BUMN kalau mau diambil alih lagi kelak. Sebagaimana disebutkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) bahwa potensi gas bumi paska berakhirnya kontrak Blok Masela oleh Inpex Masela Ltd tahun 2055 masih ada sekitar 3 tcf sampai 4 tcf. Luar biasa bangsa Indonesia disuguhi janji yang akan dipenuhi 35 tahun lagi.

Lalu apa maksud pemerintah melakukan Holding migas? Pertamina Mengambil alih PGN? Bukankan itu untuk memperkuat bisnis gas anak bangsa?. Lalu mengapa blok gas terbesar diserahkan kepada asing? Mana pertamina dan anak perusahaannya PGN dan cicit perusahaannya Pertagas? Tidak ada satu kata BUMN pun dalam kontrak PSC ini. Mestinya BUMN dan BUMN terlibat dalam satu kesatuan dalam kontrak ini.

Padahal begitu hari pertama Inpex Jepang dan kawannya melalukan produksi, maka pada saat itu juga seluruh biaya investasi dan operasi mereka diganti oleh negara. Sebagaimana diketahui bahwa Inpex memperoleh konsesi kontak dengan skema cost recovery. Menteri ESDM menjalankan prinsip diskriminasi dalam pengelolaan Blok Masela. Karena semua perusahaan nasional wajib menerapkan skema Gros Split.

Penyerahan blok migas bulat bulat kepada asing bahkan dengan skema yang mendiskriminasi bangsa sendiri, BUMN sendiri, jelas merupakan bentuk pengkhianatan. Bangsa Indonesia harus menuntut keadilan agar BUMN migas menguasai Blok migas dengan prinsip perlakuan yang sama. Asing tidak boleh sama sekali menguasai mayoritas kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jika itu terjadi maka jelas sebuah pengkhianatan kepada bangsa, negara dan konstitusi.

Menurut konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 1,2, dan 3, blok Masela harus dikuasai negara, perpanjangan tangan negara adalah BUMN. Dengan demikian maka kebutuhan bangsa Indonesia terhadap Bahan Bakar Gas terjamin pemenuhannya, bagi keselamatan bangsa dan negara. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar