BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Bukan Sekadar Melarang Petasan, Tapi Harus Ada Solusi

Petasan atau mercon, tidak ada kaitannya dengan agama Islam. Penggunaannya pada hari Lebaran atau Idul Fithri oleh sebagian golongan dianggap sebagai bid’ah sesat, sebab di zaman Rasulullah tidak ada dan beliau tidak pernah mengajarkan bahkan dianggap tidak berfaedah sama sekali.

Akan tetapi, sebagian berpendapat lain, petasan di hari Lebaran merupakan bagian dari syiar Islam. Tradisi menyalakan petasan sudah dimulai sejak abad ke-12 di China. Dalam perkembangannya, budaya ini sampai juga di Indonesia meramaikan hari-hari besar seperti pernikahan, khitanan, dan juga Ramadhan. Perkembangan petasan memang sudah menjalar jauh yang bukan saja tradisi pada setiap perayaan saja tetapi menjadi pendapatan ekonomi masyarakat yang memperkerjakan banyak tenaga manusia setempat.

Satu sisi perkembangan dan kehadiran petasan menimbulkan keresahan serta masalah tersendiri yang harus diselesaikan oleh negara lewat pemerintah dan pemerintah daerah dengan instrumen kebijakan publik dalam mengatur dan mengelola kepentingan publik di tengah masyarakat. Di sinilah letak pemerintah sebagai administratur publik bertanggung jawab untuk memperbaiki kesehatan publik guna mempertahankan keamanan publik.

Maka dari itu kebijakan publik bukanlah ruang kosong yang dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat dalam setiap solusi dari setiap permasalahan maupun permasalahan baru. Melainkan kebijakan publik dimuat dengan rumusan yang dalam dan tidak hanya dari sisi pemerintah saja sebagai administratur publik, melainkan pula keterlibatan masyarakat yang ikut serta memuat rumusan kepentingan publik sehingga kualitas kebijakan publik berkualitas tinggi dengan kepatuhan masyarakat bersedia dan mampu menjalankan dari setiap hasil dari kebijakan publik tersebut.

Sehingga ketika  dalam merumuskan kebijakan publik mengenai  pelarangan petasan haruslah sedalam mungkin, mengingat rantai ekonomi petasan pun mulai begitu dasyat. Seperti halnya kebijakan publik pemerintah daerah tidak sekadar kebijakan publik mengeluarkan larangan dan sanksi petasan melainkan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam ikut menentukan pengaturan dan pengelolaan yang mengatur dirinya sendiri dari kebijakan publik tersebut dalam kehidupannya di masyarakat.

Pemerintah daerah melihat dan menetapkan lewat instrumen kebijakan publik, bisa jadi keberadaan petasan diperbolehkan dengan pengaturan dan pengelolaan yang jelas dan tepat, tapi bisa jadi keberadaan petasan memang tidak diperbolehkan. Namun proses kebijakan publik  tersebut haruslah jelas, dan bertanggungjawab bukan hanya sekadar pelarangan melainkan solusi alternatif di balik pelarangan tersebut yang rangkaiannya mengkaitkan kehidupan masyarakat yang harus juga dipertanggungjawaban oleh pemerintah sebagai administratur publik yang mempunyai wewenang atas kekuasaan yang di milikinya. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF