Berbincang mengenai tol laut, bukan hanya memperbincangkan aspek perhubungan semata namun juga aspek perdagangan, perindustrian, ekonomi dan infrastruktur. Terutama dalam hal ini BUMN yang memiliki peranan penting dalam hal distribusi.

Tol laut dibangun berkaitan dengan persoalan ekonomi infrastruktur yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. Tidak mungkin jika tidak ada studi kelayakan, karena setiap pembangunan yang tertuang dalam RPJMN harus berdasarkan studi yang komprehensif. 

Konsolidasi antar kementerian/lembaga dalam hal ini agak lemah karena ini menyangkut pada urusan operasionalisasinya sehingga mempengaruhi target pertumbuhan yang ingin dicapai, khususnya pada sisi bentang alam wilayah timur dimana dari pelabuhan menuju daerah pemukiman yang mengeluarkan cost besar.

Jadi tol laut tidak kemudian menjadi kewenangan satu organisasi yaitu kementerian Perhubungan namun menjadi kewenangan bersama dengan kementerian PU, BUMN dan Kemendesa. 

Ihwal pembangunan infrastruktur tol laut sudah mencapai target pembangunan, dari sisi distribusi menjadi keweangan BUMN yang harus mencari akal dalam pendistribusian yang murah dan harga bisa terjangkau di wilayah timur, dan Kemendes menyusun konektifitas desa ke akses transportasi terdekat. 

Dalam hal ini, sesegera mungkin harus dilakukan koordinasi dan konsolidasi antar kementerian/lembaga untuk duduk bersama menyusun program yang terintegrasi. 

Bisa juga presiden mengeluarkan SKB atau aturan teknis untuk menjalankan program dalam rangka mengurangi disparitas. (pso)