BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas
Cost Recovery Bukan dari APBN

Salah satu sebab kenapa harus memakai skema cost recovery karena blok Masela adalah proyek lama sejak era SBY, jadi menurut aturan yang lama masih menggunakan skema cost recovery.

Cost recovery dibayarkan kalau sudah terbukti dapat berproduksi, dan membayar cost recovery menggunakan bagi hasil produksi gas yang merupakan bagian pemerintah. Bagian pemerintah kemarin disepakati mencapai angka 59 persen. Jadi pemerintah tidak menggunakan cashflow dari APBN tetapi dari hasil sharing  produksi gas bagian pemerintah.

Manfaat lain dari ditandatanganinya kerjasama Blok Masela ini adalah Pertama, investasi yang mencapai 20 miliar dolar AS atau setara Rp288 triliun yang merupakan investasi terbesar dari Jepang di Indonesia. Hal itu juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya aliran dana dari Jepang akan membantu memperkuat rupiah.

Kedua, Indonesia mendapatkan sharing sebesar 51 persen yang merupakan sharing yang cukup besar. Agaknya terjadi kesalahfahaman di masyarakat terkait proporsi saham. Sebagai investor Inpex mempunyai 65 persen saham dan Shell 35 persen. Memang kepemilikan investor 100 persen, tapi pembagian split keuntungan antara pemerintah dan investor 59 persen dan 41 persen.

Ketiga, akan memicu multiplier effect. Diharapkan akan tumbuh industri-industri yang menggunakan bahan baku gas misalnya industri petrokimia. Hal itu disamping masuknya investasi yang cukup besar, membuka  lapangan kerja dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Jadi dengan sudah ditandatanganinya kontrak kerjasama dengan Inpex Corp. pada Blok Masela merupakan langkah awal yang baik untuk Indonesia.

Pertimbangan untuk memindahkan operasi proyek Blok Masela dari offshore ke onshore adalah mengupayakan adanya pertumbuhan industri-industri di sekitar proyek seperti Petrokimia, perhotelan dan juga lapangan pekerjaan bagi penduduk. Dari segi multiplier effect memang lebih tepat di darat (onshore) tetapi memang biayanya akan lebih mahal.

Itulah sebabnya waktu itu tidak segera disetujui karena adanya perubahan skema dari offshore ke onshore yang pasti akan merubah biaya menjadi lebih besar. Itu semua tidak lepas dari peran Menteri ESDM Jonan yang mau mendatangi dan membuka kembali perundingan. Sampai kemudian ditandatanganinya kontrak kerjasamanya tersebut. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar