BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Dewan Penasehat MKEK IDI, Dekan FK UPN
Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan

Seorang tenaga kesehatan sesungguhnya dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan juga Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika petugas medis adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), juga dilindungi oleh Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Seseorang yang ditempatkan didaerah terpencil harus menjadi tanggung jawab negara, karena kriteria terpencil negara yang menetapkan. Ada peraturan tersendiri bahkan sistem skoring tingkat keterpencilannya yang diatur oleh Permenkes Nomor 90/2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil.

Menteri, gubernur, bupati atau walikota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasannya. Jadi, sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) ketika mengirimkan petugas medis atau petugas sosial lainnya ke daerah terpencil. Problemnya adalah keteledoran, dan ketidakpatuhan akan SOP yang sudah ada.

Umumnya orang yang dikirim sudah paham akan keterpencilan dan tingkat kesulitan. Yang sering terjadi masalah adalah monitoring dan evaluasi secara berkala dari institusi yang membina dan mengawasi. Daerah terpencil dengan skoring yang tinggi harusnya SOP monevnya ketat dan dilakukan secara berkala. Supaya dapat mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.

Seringkali kalau sudah mengirim tidak pernah atau lupa melakukan monitoring. Untuk daerah terpencil, mestinya dinilai apakah akan selamanya terpencil atau tidak. Untuk itu pengawasannya harus jalan. Kalau sampai terjadi kecelakaan berarti monitoringnya tidak mulus.

Pengalaman saya 35 tahun dahulu diletakan di daerah terpencil kepala dinas yg harus mengawasi saya saja enggan karena saking terpencilnya. Jangan jangan budayanya masih sama sehingga tingkat kecelakaan bahkan kematian petugas medis masih bisa dikatakan lumayan.

Solusinya adalah jadikan daerah terpencil menjadi salah satu indikator keberhasilan gubernur, bupati atau walikota serta menteri terkait dalam membuatnya menjadi daerah tidak terpencil secepat cepatnya dalam waktu 5 tahun misalnya. Jika dalam 5 tahun kinerja tetap masih jadi daerah sangat terpencil atau terpencil. Dalam artian tidak naik kelas ke arah yang lebih baik (menjadi tidak terpencil), maka dapat dipakai sebagai indikator kegagalan.

Setiap pimpinan harus melakukan upaya untuk membuka keterpencilan. Jika itu dikerjakan otomatis monevnya jalan dan SOPnya jalan. Dengan demikian persoalan seperti ini tidak akan terulang lagi dan lagi. (yed)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

Gejala Diabetes Pada Anak, Waspadalah

0 OPINI | 15 October 2019

Bau Rumput Bisa Hilangkan Stres

0 OPINI | 15 October 2019

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

FOLLOW US

Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas