BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)
Dana Kampanye Berasal Dari APBD?

Pengaturan tentang dana kampanye pada praktiknya tidak berjalan dengan baik, aturan-aturan tersebut seringkali dilanggar oleh kandidat. Sehingga pengelolaan dana kampanye susah diidentifikasi, alih-alih pencatatan dan pelaporan dana kampanye untuk mengidentifikasi.

Jangan sampai salah satu sumber dana kampanye berasal dari penyelewengan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi penyelewengan tersebut punya kemungkinan yang cukup kuat, karena akhir-akhir ini KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi terhadap calon kepala daerah, di mana berpotensi hasil korupsi akan dipergunakan membiayai kampanye.mDengan biaya politik yang cukup tinggi, akhirnya calon tersebut harus mengakali bagaimana mengumpulkan dana kampanye.

Selama ini pemerintah hanya mengandalkan KPK untuk memastikan tidak ada korupsi terhadap APBD. Padahal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa mengambil peran yang cukup sentral untuk mengawasi dan memastikan tidak ada penyelewengan pengelolaan APBD dari awal sampai akhir, sehingga anggaran tersebut benar-benar dikelola untuk kepentingan publik.

Tetapi Kemendagri terlihat tidak melakukan pengawasan yang maksimal terhadap APBD. Padahal sebelumnya sudah diperingatkan juga oleh banyak kalangan, sebab ada pos-pos anggaran dalam APBD yang berpotensi digunakan untuk kepentingan calon tertentu.

Mestinya sejak awal bisa dilihat sejauhmana potensi penyelewengan APBD bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018. Perumusaan perencanaan APBD 2018 harus benar-benar dikontrol oleh Kemendagri, bahkan bisa dilakukan terhadap APBD 2017. Kontorl tersebut untuk memastikan pos-pos anggaran yang riskan terhadap penyelewengan APBD, seperti pengadaan barang dan jasa, tidak digunakan untuk kepentingan kampanye paslon tertentu. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF