BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional
Darurat Penyiapan Infrastruktur di Wilayah Timur

Persoalan belum suksesnya tol laut, itu memang dilema dari sistem presidensial yang baru dimulai di negara-negara berkembang. Jadi maksudnya, pemerintah itu diamanahkan untuk bekerja selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu dia ingin segera menunjukkan hasilnya kepada pemilih atau masyarakat. Oleh karena itu semua program-prorgam yang dikampanyekan itu memang tidak dilakukan feasibility studies yang matang sebelumnya.

Jadi berbeda dengan ketika orde baru dimana ada GBHN, ada Repelita. Sehingga presiden tinggal melaksanakan program-program yang secara garis besar sudah dicantumkan dalam GBHN/Repelita. Ketika itu saat menyusun GHBN memang persiapannya panjang dan dilakukan banyak feasibility studies.

Tapi apapun juga program tol laut ini sudah dimulai dan tidak berarti tidak ada hasilnya. Yang menjadi masalah sekarang adalah pada waktu arus balik kapal tol laut dari pelabuhan-pelabuhan di wilayah timur.

Dalam teori perdagangan internasional dikenal adagium yang menyatakan :”ship follow the trade, atau trade follow the ship”. Apakah kapal mengikuti alur perdagangan/mengejar pasar, atau trade follow the ship, perdagangan mengikuti alur pelayaran. Kedua-duanya punya arti. Kalau tol laut kita memang pasarnya sudah ada di sana (wilayah timur). Oleh karena itu bisa membawa barang dari Tanjung Priok ke Indonesia Timur. Itu follow the trade. Tetapi ketika mau balik ke wilayah barat atau tengah kenapa kosong, karena infrastruktur dari pelabuhan ke sentra-sentra produsi di wilayah timur belum siap. 

Misalnya rempah-rempah di sana adanya di pedalaman, jadi perlu ada infrastruktur yang bisa dilalui ke pelabuhan dengan cepat. Kalau mereka selama ini sudah tahu bahwa setiap minggu misalnya ada kapal yang akan balik ke Jakarta, maka mereka akan menyiapkan barang-barang pada minggu itu dan pada hari itu untuk dibawa ke pelabuhan. Itu yang trade follow the ship karena sudah ada alur perjalanan pelayaran.

Kebijakannya bisa dibuat instant tetapi aplikasi kebijakan itu tidak mungkin instant. Tol laut nya ada, tetapi arteri dari pelabuhan ke sentra produksi dan sebaliknya itu belum siap.

Tetapi dengan demikian berarati ada tuntutan dari masyarakat setempat atau pemerintah daerah bahwa ternyata perlu adanya infrastruktur yang menghubungkan sentra-sentra produksi denga pelabuhan. Tuntutan itu jelas tidak sederhana dan butuh waktu. Jadi program tol laut sudah baik, tapi setelah tahu kekurangan-kekurangannya baru ditambal di sana sini. 

Jika sekarang masih kosong angkutan barang dari wilayah timur, maka mau tidak mau harus disubsidi dulu oleh pemerintah agar tol laut tidak rugi secara operasional.

Kita ambil contoh di Thailand sebagai negara agraris yang ekspor nya kebanyakan hasil-hasil pertanian. Saat Panen pagi ini maka biasanya siang atau sore sudah terkemas dengan baik dan segera sampai ke pelabuhan atau airport. Karena infrastruktur nya sudah sampai ke sentra-sentra produksi. Ada semacam highway yang gratis. Itu karena mereka merasa bahwa Thailand adalah Negara agraris maka sentra produksi adanya di pedalaman.

Sementara Indonesia adalah negara agraris paling besar sekaligus punya potensi maritim paling luas.

Pekerjaan-pekerjaan membangun infrastruktur dan tol laut itu adalah pekerjaan besar dan memakan waktu, tapi tidak kemudian disiasati dengan impor karena lebih murah dan lebih cepat dan untungnya lebih banyak. Itu yang menyebabkan mengapa impor pangan susah sekali di hentikan.

Seperti gula misalnya, kenapa dari dulu tidak membuat pabrik-pabrik gula di daerah-daerah. Hasil penelitian saya, untuk perencanaan pembangunan pabrik gula di semua daerah itu sudah ada, tapi implementasi kebijakannya tidak berjalan karena mereka maunya dengan jalan instant, jalan impor.

Seperti impor gula rafinasi, itu cuma gula mentah lalu diolah sedikit kemudian dijual.

Mereka tidak mau membangun pabrik gula karena urusannya bisa repot, harus berhadapan dengan pemda, buruh, pembebasan tanah dan sebagainya. Tetapi lalu hal impor yang merugikan petani itu dibiarkan saja oleh pemerintah.

Di bidang perikanan dan hasil laut, yang dilakukan oleh menteri Susi Pudjiastuti itu sebetulnya sudah sangat bagus. Ternyata selama ini pabrik-pabrik pengolahan ikan di luar negeri itu rupanya memperoleh ikan-ikan colongan dari tempat kita. Ketika pencurian ikan di setop maka para penadah ikan curian itu kewalahan. Akibanya ekspor ikan kita yang legal menjadi naik. Artinya sudah ada hasilnya. Padahal dukungan infrastruktur seluruhnya juga belum memadai. Bayangkan jika dukungan infrastrutur sudah sesuai yang diharapkan. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI