BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair
Deradikalisasi atau Rekonsiliasi?

Upaya mempertemukan pelaku teror dan korban ini bagaimanapun ada kekurangan di sana-sini, mencerminkan niat baik para penggagasnya. Hal itu harus kita hargai. Tetapi niat baik saja tentu tidak cukup. Ia harus didukung kerangka konseptual yang bersumber dari teori maupun dari berbagai konvensi, terutama yang lazim berlaku di dunia internasional.

Terorisme dapat dikatagorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), yang penanganannya harus secara luar biasa pula. Dalam beberapa kasus, terorisme bisa dikatagorikan sebagai pelanggaran berat HAM.

Dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM terdapat empat skema pilihan penyelasaian  yang bisa dipilih oleh negara. Pertama, "not forget and not forgive", tegakkan hukum, hukum pelaku seberat-beratnya, dan cegah supaya hal itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Kedua, "forget and forgive". Lupakan dan maafkan. Pada pilihan kedua pihak penguasa/pemerintah yang berkewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu tidak mau ambil risiko apa pun untuk menunaikan kewajibannya. Untuk kasus Indonesia mirip dengan berlakunya prinsip "mikul nduwur mendem jero", yang sudah ya sudahlah. Tetapi ini tentu tidak menyelesaikan substansi masalahnya.

Ketiga, "forgive but not forget". Sementara yang ke empat adalah "not forgive but forget".

Dalam kasus pelanggaran berat oleh pemerintahan apartheid di Afrika Selatan, pemerintahan Nelson Mendela membentuk Komisi Kebenaran untuk menyelesaikan pelanggaran berat masa lalunya. Komisi Kebenaran ini menyelenggarakan "forum-forum rekonsiliasi" dengan didahului proses identifikasi pelaku (bukan pelaku kriminal, tetapi pelaku karena motif politik), identifikasi korban, saksi, dan sebagainya. Mereka itu diundang dalam satu pertemuan yang dipandu oleh komisioner Komisi Kebenaran. Di forum itulah proses pengungkapan kebenaran dilakukan; pelaku menceritakan tindakan-tindakannya, menyatakan penyesalan dan permintaan maafnya, pihak korban mengungkapkan penderitaannya, tuntutannya atau memberikan maafnya kepada pelaku. Rekonsiliasi ini diakhiri dengan pemberian rehabilitasi (pengembalian nama baik korban), restitusi (ganti rugi oleh pelaku) atau kompensasi (ganti rugi oleh negara kepada korban).

Jika kita mencermati kasus pertemuan pelaku teror dengan para korban yang digagas oleh BNPT, nampaknya memang tidak didasarkan pada kerangka konseptual di atas. Barangkali lebih pas jika pertemuan tersebut dibilang sebagai "ritual welas asih" atau silaturahmi biasa yang tidak berujung pada maksud atau tujuan rekonsiliasi tertentu. Atau secara diam-diam terkandung maksud melakukan deradikalisasi pelaku teror dengan memanipulasi "melo-culture" yang diandaikan masih ada dalam hati sanubari para pelaku teror itu. Jika asumsi ini yang ada dibalik pertemuan itu, apa korban tidak dirugikan dua kali? (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)