BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
Dikotomi Ahok - Tommy Soeharto

Kontroversi pembebasan bersyarat atau bebas murni untuk Ahok mencuat bersamaan dengan dialog Tommy Soeharto dengan Najwa Shihab Rabu, 11 Juli 2018, ketika Najwa mencecar Tommy sebagai mantan narapidana kasus pembunuhan Hakim Kartasasmita.

Indonesia akan menjadi sorotan apakah akan tetap menjadi negara berkembang dunia ketiga yang primitif primordial karena membuktikan masih kentalnya aroma "machstaat" diatas "rechstaat".  Bahwa penguasa "opini publik" dan "kartel oligarki penguasaha" tetap menjadi elemen dominan meskipun secara prosedural Indonesia diakui sebagai penganut demokrasi ke-3 terbesar didunia.

Seorang Ahok dengan status double minoritas harus sangat berhati-hati melangkah karena "opini publik mayoritas" bisa menjadi bulldozer mematikan politik dan jalur civics-nya. Sebaliknya Tommy Soeharto dengan sangat pede, mendebat Najwa Shihab bahwa segala kasus hukumnya sudah selesai baik yang menyangkut pembunuhan hakim maupun kasus korupsi dimana aset yayasan terkait keluarga Cendana disita oleh negara, tapi tidak pernah di eksekusi. Dengan sangat pede, putra mahkota Cendana itu menyatakan bahwa secara hukum dia sudah clear tidak ada "dosa" atau hukuman apapun yang harus dihadapi, karena sudah dijalani dengan remisi yang luar biasa. 

Masyarakat internasional akan memberikan penilaian sendiri apakah praktik hukum yang dihadapi Ahok dan Tommy Soeharto ini akan menjadi jurisprudensi internasional bahkan global universal. Artinya memang terdapat "dikotomi" atau differensiasi dan diskriminasi dalam perlakuan terhadap "seorang warga negara" tergantung dari etnis latarbelakang agama dan kriteria sara lainnya. 

Mahkamah Internasional di The Hague mungkin sudah malah mengejar pelanggaran HAM terhadap Ahok dan pelanggaran HAM Tommy Soeharto . Di satu pihak Ahok sangat prudent, hati-hati, was-was cemas dan tidak berani melangkah karena kasus 'peka’nya. Dilain pihak seorang HMS dengan pede menantang bahwa presiden setelah Soeharto tidak pernah mengambil langkah hukum terhadap kebijakan politik ayahnya bila dinilai melanggar HAM.Dan sekarang sudah kedaluwarsa. Ada semacam aroma"mahcstaat" dimana negara dan judikatif sudah tersandera olah "machstaat"yang bukan berasal dari "negara" tapi dari dimensi "teokrasi dan etnosentrisme".

 Indonesia barangkali sedang menuju pada negara dengan demokrasi il-liberal yang disandera oleh "konservatisme teokratis mayoritas. Masalah yang dihadapi sangat mendasar dan kasus A Hok dan Tommy yang diperdebatkan oleh Najwa Shihab hanya contoh soal dari  masalah besar nation state Indonesia, apakah kita akan mampu naik kelas menjadi demokrasi yang mapan, mantap dewasa atau akan terjerembab pada neokalifa ala Erdogan. Apakah Indonesia akan maju jadi negara demokrasi dewasa atau akan kembali ke pola Orde Lama, Orde Baru dimana staat mengalahkan segala galanya tapi state itu sendiri sudah terbajak oleh bukan kekuatan demokrasi sejati tapi oleh oligarki berbendera teokratis, primordial. 

A Hok harus sabar menunggu bebas murni sampai 23 April 2019, sedang Tommy Soeharto melaju ke DPR dengan semangat the Cendana Empire strikes back.  Kontras menjadi sangat defensif dalam Mata Najwa meski berusaha ofensif. Tapi karena memang status demokrasi illiberal dewasa ini masih tersandra primordialisme kartel machstaat "sara" maka kita harus menyikapi dua kasus ini dengan pasrahkepada takdir, predestinasi dan Joyoboyo. Percaya bahwa yang eling lan waspada yang akan menang dalam jangka panjang, walaupun dalam jangka menengah ini harus frustrasi seperti para korban pelanggaran HAM masa Orba .

 Apa boleh buat kadang kadang misteri memang tidak terpecahkan seperti komplotan pembunuh Presiden Kennedy hingga detik ini tidak pernah tertuntaskan. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF