BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional
Golput: Signal awal krisis politik

Maraknya fenomena Nurhadi Aldo, pasangan Calon Presiden No 10 versi dunia maya menarik untuk dicermati. Konon, pengikutnya sudah mencapai 270.000. Apalagi, pengalaman Pemilu 2014, menurut data, ada 10-25 persen warga mengambil sikap Golongan Putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih. Dalam sebuah negara demokrasi golput hal lazim. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka memilih golput? Dan apa motif serta alasan sehingga mereka mengambil sikap golput?

Fenomena golput di negara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, sudah dianggap hal biasa. Sikap golput pemilih tidak berarti pertanda krisis politik atau perlawanan terhadap sistem politik atau pemilu. Bahkan, bisa dibaca adanya political trust tinggi. Mereka percaya siapapun pemenang pilpres tidak merugikan kepentingan mereka. Dengan demikian, persentase angka kemanangan pilpres, tidak selalu dibaca tinggi rendahnya legitimasi seorang presiden terpilih.

Bagi negera-negara demokrasi dunia ketiga, seperti Indonesia tinggi rendahnya angka partisipasi politik dalam pemilu, terkait dengan kuat lemahnya legitimasi. Karenanya, kuantitas partisipasi politik dan perolehan suara menjadi sangat penting mengukur kualitas legitimasi.

Pemilu atau Pilpres 2019, adalah pemilu yang ke lima pasca Orde Baru. Ekspetasi rakyat terhadap sistem demokrasi Orde Refomasi sangat tinggi. Di sisi lain, realitas politik tidak selalu bisa memenuhi harapan ideal rakyat. Mulai dari isu ketimpangan sosial, masih tingginya korupsi, tingkat kesejahteraan rendah, penegakan hukum diskriminatif, soal keadilan dan isu isu sentif lainnya. Termasuk, soal aspirasi masyarakat yang tidak terwadahi melalui mekanisme demokrasi prosedural.

Dalam politik keseharian, misalnya, parpol cenderung mewakili kepentingan dirinya sendiri, ketimbang menyuarakan kepentingan rakyat. Rekrutmen parpol terhadap pejabat publik yang tidak kompeten dan korup. Termasuk juga isu paslon pilpres untuk sebagian pemilih tidak terwakili aspirasinya. Maraknya isu perlu tidaknya debat paslon presiden, yang menyita perhatian publik, memunculkan berbagai sepekulasi, pendapat bahwa paslon yang diusung diragukan kemampuannya.

Menyimak data golput pada Pemilu 2014 cukup signifikan. Hal tersebut, bisa dibaca ekspresi ketidakpuasan. Dalam kontek pembangunan politik, bisa jadi, rancang bangun sistem politik, sistem kepartaian, sistem pemilu dan kebijakan publik hajat hidup rakyat banyak menyimpan persoalan. Sehingga ia menjadi sebuah akumulasi sikap pemilih, terutama bagi pemilih kritis.

Jika isu golput semakin meningkat pada Pemilu 2019, fenomena golput bisa dimaknai sebagai pertanda krisis politik sedang melanda di negeri ini. Sekurang kurangnya sebagai warning kepada para elit politik dan paslon presiden. Gejala golput tidak bisa dipandang remeh. Justru harus dijadikan cermin untuk mengevaluasi atas hasil atau langkah langkah politik yang mengarah terjadinya pembusukan politik (political decay) baik karena disengaja atau tidak.

Pengalaman pemilu 1997, dimana angka partisipasi dan kemenangan Golkar mencapai 76 persen. Angka ini boleh dikatakan puncak prestasi Golkar sepanjang Orde Baru. Namun setahun kemudian, kuantitas, angka legitimasi pemilu tersebut tidak memiliki makna. Karena, pada tahun 1998 Presiden Soeharto dileserkan oleh people power.

Meskipun krisis politik 1998 tidak bebanding lurus dengan situasi politik mutakhir, isu golput tidak saja dilihat pada subjek politiknya semata. Tetapi kondisi objektif yang berkembang saat ini, berkelindan ketidakpuasan selama ini pada momentum Pemilu, Pilpres 2019. Yang patut dicermati adalah, terhadap berbagai kemungkinan terjadinya krisis politik yang bisa masuk dari pintu manapun. Terutama, potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik