BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi
Hakim Melampaui Kewenangannya

Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Sebab putusan perkara Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan KPK untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka atas kasus Bank Century, tidak sesuai dengan hukum acara praperadilan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kompetensi praperadilan hanya menyangkut soal keabsahan upaya paksa penyidik untuk melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi praperadilan juga dibolehkan untuk memeriksa dan memutus terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Terkait dengan penilaian MAKI bahwa KPK lamban mengusut kasus korupsi Bank Century. Sepertinya kita harus memahami terlebih dahulu UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana Pasal 40 menegaskan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dengan dilarangnya KPK mengeluarkan SP3, maka konsekuensi hukumnya bahwa KPK harus memiliki bukti yang sangat kuar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF