BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Penasehat DPC INSA (Indonesia National Shipowners' Association) Surabaya
Hapuskan Ekonomi Biaya Tinggi di Pelabuhan!

Kita sebaiknya membuat kajian komparatif dengan pelabuhan-pelabuhan kontainer di Asia tenggara, seperti Malaysia dengan Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Port Klang, PSA Singapura, Laem Chabang Thailand, dan Manila Philipine. Jika bisa diketahui berapa dwelling time, berapa biaya bongkar muat kontainer per TEUS, juga produktivitas/gang crane/hour, maka kita bisa membandingkan kinerja masing-masing pelabuhan kontainer sebagai input.

Bea Cukai disini saya dengar sudah banyak progres perbaikan pelayanan. Hanya memang Bea Cukai itu seperti pembayar pajak, selalu dikejar-kejar target oleh Menteri Keuangan. Selain dikejar target, juga dipusingkan dengan beban harus membangun infrastruktur pelabuhan.

Pelindo sebagai BUMN juga terkesan saling kejar target. Di satu sisi dia harus melaksanakan PSO menekan biaya tinggi, tapi rupanya antara Pelindo 1,2,3, dan 4 itu saling kejar target laba usaha. Dengan saling kejar target laba seperti itu, akhirnya malah tidak nyambung dengan harapan pemerintah soal efisiensi dan debirokratisasi.

Jika dibandingkan dengan ketika SGS diberi peran mengelola pelabuhan seperti era Orba, tentunya sudah tidak bisa dibandingkan. Apalagi sekarang mestinya tindakan-tindakan ilegal seperti pungli dan lain-lain, dengan adanya KPK dan Saber Pungli, seharusnya sudah bisa dikurangi.

Bagi importir, yang jadi masalah sekarang adalah high cost economy di pelabuhan. Coba diperiksa berapa bea masuk per kontainer dan ketika move ke TPS (tempat penumpukan sementara). Itu penentuan biayanya oleh siapa? Jika di Surabaya kan ada APBS (alur pelayaran barat Surabaya) itu seperti tol di laut, memang mahal biayanya, padahal itu tanggung jawab Negara. Tapi saat ini semua ditanggung importir.

Berikut beberapa contoh biaya-biaya tinggi yang dikeluhkan oleh DPC INSA Surabaya kepada Pelindo APBS dan OP antara lain, meminta dihapuskannya uang rambu dan pandu. Kedua, biaya uang rambu dan pandu yang tetap dikenakan bagi kapal curah/kargo panjang kurang dari 100 meter. Ketiga, dihapuskannya kewajiban minta izin dispensasi oleh Adpel untuk kapal panjang 210 meter draft 31,3”. Keempat, alur APBS LWS 13 meter adalah surut terendah, kelima, pemberlakuan tariff internasional untuk APBS dengan segera, domestik per 1 Januari 2018, keenam, minta bisa dilakukan slipt billing, ketujuh, tarif dievaluasi setap 2 tahun sekali dan harus turun. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

FOLLOW US

Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja