BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
Harus Memahami Diferensiasi Fungsi Institusi Publik.

Sayang sekali memang rezim junta militer di seluruh dunia--termasuk Orde Baru--tidak bisa menerjemahkan tangan besi disiplin militer dengan kemampuan menciptakan administrasi yang efisien lancar. Benar kata Napoleon, Anda bisa memaksa orang dengan bayonet tapi Anda tidak bisa duduk di atas sangkur bayonet. Kenapa di zaman Belanda sampai 1957 angkutan pelayaran Regular Liner Services (RLS) pelayaran berjadwal lancar dan efisien dilakukan oleh KPM? Setelah KPM diambil alih pada 1957, ternyata Pelni tidak siap dan sejak itulah sampai detik ini sudah 60 tahun ongkos logistik Nusantara seperti watyutink.com tulis termahal sedunia, juga dibanding negara ASEAN lainnya. Jadi antara retorika nasionalisme, patriotisme dengan efisiensi pelayanan publik terdapat gap. Aparatur justru bersikap penarik rente birokrasi dan bukan memfasilitasi ekonomi dengan efisiensi infrastuktur.

Jadi masalah dwelling time dan paket deregulasi kembali kepada inti masalah, public servant dan public service harus kembali ke khittah melayani masyarakat dengan tarif yang efisien kompetitif dengan public service negara lain. Bukan menerapkan tarif termahal sedunia, sehingga barang Indonesia tidak mampu bersaing.

Pelabuhan jadi semacam sapi perah oleh semua institusi karena itu Ali Sadikin sebagai Menteri Maritim pertama memperkenalkan istilah "Adpel", Administratur Pelabuhan, supaya semua orang tidak semaunya sendiri ikut campur di pelabuhan dari Koramil, Polsek, Camat, Lurah, Imigrasi, Bea Cukai, Dinas Perhubungan, dan segala macam yayasan koperasi atas nama korps pegawai angkatan dan seterusnya .Semua main pungutan dan jasa penambah ongkos. Itu yang sulit disingkirkan.

Ketika Soeharto mencanangkan Bea Cukai dikontrakkan ke SGS, sebetulnya PDBI memberi masukan, alangkah idealnya kalau dalam proses 10 tahun SGS ditunjuk jadi pemegang fungsi Bea Cukai, aparatur "disekolahkan" dan dididik menjadi SGS profesional, terus secara lihai kita membeli mayoritas saham SGS, maka Indonesia akan menjadi negara "Dunia Ketiga" pertama yang berhasil mengakuisisi dan mengelola SGS, dan Bea Cukai RI akan menjadi yang efisien di dunia.

Menurut Alm Prof Wijoyo, usulan PDBI itu sudah dilaksanakan secara diam-diam tapi ya elite yang melakukan itu hanya untuk mengambil keuntungan dari bursa. Capital gain naik turunnya saham SGS di bursa Zurich. Kita bisa membeli De Javasche Bank jadi Bank Indonesia, Malaysia membeli Guthrie jadi Sime Darby sekarang. Kita kurang bervisi untuk bila perlu bukan sekedar memberi order kepada SGS tapi secara lihai mengakuisisi sebab porde Indonesia itu yang terbesar sedunia.

Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang malah kita sedang sibuk dengan heboh gaduh "comberan raksasa" bila kita tidak mampu mengelola reklamasi secara tepat. Kita butuh reklamasi, tapi semua berebut pungutan resmi.  Alangkah kerdil dan ego sektoral, salah kaprah. Padahal seluruh dunia bisa melakukan reklamasi dengan sukses dan berkelanjutan. Kita malah "berperang saudara" gara gara reklamasi, sangat "dungu" dan inefisien. 

Kita terbelakang dalam memahami diferensiasi fungsi institusi publik. Semua dianggap harus oleh negara, birokrat tapi ternyata malah korupsi dan high cost. Jadi memang kita harus punya kemampuan selain state , nation and country governance harus juga punya corporate governance yang mampu mengimbangi internasional. Pendeknya sekarang ini persaingan berlangsung mulai dari jajaran birokrasi sampai kualitas korporasi dan sumber daya manusia. Kalau kita semua inefisien, birokrat korup, swasta membeo, NGO-nya menambah beban sosial, ya sudah kita akan semakin terpuruk. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

FOLLOW US

Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja