BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center
Hentikan Dana Hibah KONI

Watyutink.com - Dana hibah, baik di APBN maupun di APBD, memang dilakukan lewat proposal. Lalu, ada proses verifikasi soal kewajaran anggaran yang diajukan. Tapi kalau tidak ada proses verifikasi, maka peluang korupsi dana hibah semakin besar. Karena verifikasi itu untuk melihat ada tidaknya mark up dalam pengajuan anggaran tersebut. Praktik suap tentu berkaitan dengan anggaran yang sudah mark up.

Mark up salah satu modus korupsi dana hibah. Modus lainnya, biasanya anggaran fiktif--penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Tapi sebetulnya modus ini juga bisa dipastikan sudah ada fee sebelum pencairan anggaran. Jadi, semua pihak akhirnya terdorong untuk korupsi penyalahgunaan anggaran karena biasanya sudah ada pemotongan dana diawal.

Satu sisi, lembaga-lembaga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) butuh dana. Tapi di sisi lain, tidak ada pengawasan yang ketat dari perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban anggaran. Pengendalian internal baik di kementerian maupun di daerah itu sangat minimalis.

Sekalipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah seringkali menemukan adanya penyalahgunaan dana hibah. Tapi hingga sekarang praktiknya masih terjadi. Itu cukup mengherankan. Padahal untuk dana hibah yang berasal dari APBD, misalnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah beberapa kali mengubah peraturan terkait dana bansos. Terkait penggunaan dana hibah yang berasal dari APBN juga ada pengaturannya yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

Sebetulnya, KONI sudah kongkalingkong dari awal untuk mendapatkan dana hibah senilai Rp17,9 miliar. Dugaan saya aktornya tidak hanya di pihak eksekutif (Kemenpora), tapi jangan-jangan suap itu juga ada yang sampai ke anggota DPR. Ketika dana hibah senilai Rp17,9 miliar sudah dialokasikan, maka para pihak yang menyetujui juga harus dicek.

Kita berharap KPK bisa memperluas pemeriksaanya tidak hanya pada eksekutif, tapi juga sejauh mana anggota legislatif turut serta menerima suap dana hibah itu. Karena bisa jadi semua aktor itu punya keterkaitan untuk meloloskan anggaran yang digelembungkan itu.

Mengingat dana hibah merupakan salah satu mata anggaran yang rawan dikorupsi dari dulu, maka pemerintah harus punya langkah-langkah yang strategis agar dana hibah baik yang dari APBN maupun APBD tidak lagi menjadi sumber yang potensial dikorupsi.

Setelah adanya kasus ini, saya kira pola-pola pengalokasian anggaran melalui skema dana hibah kepada KONI harus dihentikan oleh pemerintah. Mereka harus mulai memikirkan pola pendanaan KONI yang efektif dan akuntabel baik secara perencanaan maupun penggunaannya. Kalau pola hibah seperti ini dilakukan terus menerus, ya, mereka akan selalu memanfaatkan kelengahan baik auditor maupun aparat penegak hukum. Sehingga, praktik suap dana hibah akan terus langgeng.

Sekali lagi, saya kira Presiden atau Kementerian Keuangan perlu memikirkan skema pendanaan yang pas untuk KONI kedepan. Tidak lagi menggunakan skema hibah dan harus melalui skema lain. Sebab ketika dana hibah telah menjadi lahan korupsi, maka lahat itu harus ditutup. Kalau tidak, ya tetap akan menjadi lahan korupsi. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF