BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta
Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia

Sejauh ini ketentuan UU kita tidak ada pembatasan. Idealnya sebenarnya ke depannya itu, pidana penjara seharusnya tidak dijatuhkan kepada lansia. Lansia itu di atas 60 tahun. Sama dengan pidana penjara tidak dijatuhkan terhadap anak-anak. Tapi ini konsep teoritik, UU nya belum mengatur. Rancangan KUHP mengatur tapi kan belum jadi UU.

Terkait patokan usia lansia itu relatif, tapi pendapat saya untuk usia oaring Indonesia bisa sampai 80 tahun. 70 tahun bolehlah, atau di atas 70 tahun sudah tua sehingga tidak layak dijatuhi hukuman penjara. Digantilah dengan hukuman yang lain misalnya denda, kerja sosial, dan sebagainya.

Sangat mungkin ini diterapkan di Indonesia. Apalagi tindakan-tindakan pidana yang tidak menimbulkan kerugian fisik ataupun kerugian finansial. Misalnya kalau kita lihat kasus Ratna Sarumpaet sebenarnya tidak perlu yang bersangkutan sampai dijatuhi pidana penjara. Karena selain menyangkut usianya yang sudah tua.  Kedua, juga perbuatannya tidak menimbulkan kerugian fisik, tidak ada orang mati atau berdarah-darah.

Hanya menimbulakn geger saja. Dan itu kan dalam masa kontestasi pemilu dan pemilu juga sudah berakhir. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi kemudian yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara yang cukup panjang. Cukuplah kemarin dia ditahan, itu sudah cukup menggambarkan bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan.

Harusnnya penerapan proses non penjara ini tidak lama karena itu sudah menjadi bagian dari konsep yang sudah dipikirkan berpuluh tahun di dalam rancangan KUHP. Cuma persoalannya ini DPR-nya sebagian tidak terpilih ini sehingga dugaan saya sudah tidak semangat membahas RUU KUHP, karena mandeg dan tidak dilanjukan. Padahal sudah di ujung sekali. Sayang sekali kalau di masa ini tidak menghasilkan. Takutnya nanti anggota DPR yang baru tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan pembahasan. Sehingga pembahasan harus dimulai lagi dari nol.

Dari civil society sebenarnya yang menghendaki penggunaan pidana penjara itu harus dikurangi ke depannya. Sama dengan penggunaan oleh polisi atau penyidik. Menurut saya sekarang itu sudah sangat berlebihan, dikit-dikit ditahan, dikit-dikit ditahan. Tersangka ditahan, buat apa?

Apalagi misalnya orang memakai narkotika. Sudah jelas sanksinya bisa direhab. Mengapa harus ditahan. Bahwa proses hukum terus berlanjut, tidak apa-apa. Tapi tidak dipenjara. Rutan kita itu penuh karena tahanan-tahanan narkotika yang isinya para pemakai itu.

Sekarang penuh lagi para tahanan UU ITE. Ngapain UU ITE ditahan, orang ga ada yang berdarah-darah kok. Jadi kalau menurut saya seharusnya ada kebijakan pemerintah yang dapat mengurangi secara signifikan penggunaan tahanan di masa penyidikan atau penuntutan dan penjara di dalam  vonis hakim. Supaya berangsur-angsur kita beralih pada sanksi lain yang lebih berdaya guna di dalam mengefektifkan pencegahan daripada perbuatan tanpa harus kemudian mengurangi kebebasan orang seperti yang terjadi pada penjara dan kurungan itu. 

Napi lansia selama ini dicampur dengan napi non-lansia. Sebenarnya yang paling pasti kalau berkenaan dengan rutan, harusnya dikelola oleh Kemenkumham. Jadi tidak ada orang ditahan di kantor polisi. Kantor polisi itu tidak mengelola rutan. Karena di kantor polisi itu tidak ada aspek HAM. Karena petugasnya menegakkan hukum. Aspek hukum dan HAM nya itu ada di rutan. Ada di bawah kementerian hukum dan HAM.

Harusnya tidak ada lagi penahanan di kantor polisi. Tidak ada lagi pemidanaan di mako brimob. Ga ada itu seharusnya. Semua seharusnya diserahkan di rutan dan lapas dan di bawah pengelolaan kemenkumham. Sehingga ada perlindungan HAM di situ. Sehingga perlakuan bagi orang lansia ini jauh lebih memperhatikan HAM. Termasuk di antaranya dia itu bercampur dengan orang-orang yang tidak perlu.

Misalnya jika dirasa tidak perlu dicampur dengan anak muda, ya jangan. Harusnya dipisah harusnya bersama orang sebayanya. Jadi ini berkaitan dengan standar pengelolaan rumah tahanan yang sekarang kalau tahanan itu dilakukan oleh kepolisian, standar itu tidak berstandar menurut HAM karena memang bukan tugasnya.

Jadi di sana masalahnya, menurut saya. Jadi kita harus mendorong agar tahanan-tahanan itu tidak ditahan di kantor polisi. Narapidana juga tidak ditempatkan di mako brimob. Sekarang kan banyak narapidana ditempatkan di mako brimob. Tidak pada tempatnya dan itu tidak untuk itu. Jadi kembalikan pada hakikatnya.

Selain itu juga tidak bisa orang sipil ditempatkan di rutan atau lembaga pemasyarakatan untuk militer. KPK misalnya KPK menempatkan tahanannya di Guntur itu salah secara prinsip. Itu kan untuk tentara yang nakal. Mako brimob juga untuk polisi yang nakal. Kok orang sipil ditempatkan di mako brimob?

Itu tidak benar. Jadi ini harus kita kembalikan semua kepada kemenkumham, supaya HAM ini diperhatikan. Temasuk terhadap tahanan. Termasuk HAM termasuk bagi mereka yang sudah tua. Sudah tua ini kan berkebutuhan khusus. Pertama berhubungan dengan kesehatan. Itu jauh lebuh membutuhkan perhatian. Jangan sampai ada yang meninggal di penjara.

Sekarang jadi kejadian yang biasa, karena aspek HAM tidak diperhatikan. Jadi HAM ini diperhatikan bukan hanya pada kemungkinan abuse of power aparat, bisa jadi dari dirinya sendiri. Jadi fasilitasnya harus memperhatikan keamanan dan keselamatan dia. Baik karena ancaman dari luar, penyalahgunaan, kewenangan ataupun dari kemungkinan tindakan destruktif dari diri sendiri.

Seharusnya di tiap ruangan penjara itu terpasang CCTV. Seperti yang saya lihat di lapas di Nusakambangan. Semua sudah tercover CCTV. Jadi kemajuan yang luar biasa dilakukan Kemekumham. Harusnya semua lapas dan rutan. Jadi jika ada gejala bunuh diri dari para napi atau penganiayaan, atau yang lainnya, bisa segera ditindak.

CCTV ini disatu sisi untuk melindungi napi tersebut, di sisi lain untuk menjamin bahwa perawatan tahanan atau pemidaan ini sesuai dengan standar HAM. Sekarang jika kita bicara masalah rutan, misal narkoba beredar di rutan  itu diantaranya standar pengawasannya lemah dan belum standar. Itu yang harus didorong ke depannya. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar